Perguruan Tinggi merupakan institusi yang memiliki manajemen sistem informasi kompleks.
Beberapa kebutuhan di masing-masing unit baik dari pihak manajemen maupun akademis memiliki irisan yang tidak dapat dilepas antara sebuah sistem dengan sistem yang lain.

Penerapan Sistem Informasi yang dipisah berdasarkan unit memiliki resiko tinggi munculnya konflik akibat dari redundansi irisan dari unit-unit yang bersinggungan. Contoh kasus di perguruan tinggi diantaranya adalah :

• Sistem Registrasi/Her-Registrasi mahasiswa yang memiliki modul pembayaran mahasiswa dengan sistem keuangan yang mencatat transaksi pembayaran, hal ini akan memunculkan laporan yang memiliki isi berbeda.
• Pendataan Informasi Beasiswa antara bagian akademik, keuangan, kerjasama dan kemahasiswaan.

Permasalahan tersebut terjadi pada sebuah institusi yang memiliki manajemen sistem informasi yang kompleks : sumber daya yang besar meliputi kebutuhan, bisnis proses, SDM, konsumen (mahasiswa), dan fasilitas. Akibat dari besarnya sumber daya yang dikelola penerapan Teknologi Informasi tidak dapat diimplementasikan dengan memecah sebuah sistem berdasarkan unit yang berada didalamnya.
Universitas Padjadjaran dihadapkan oleh dua tantangan besar penerapan Teknologi Informasi :

1. Ketertinggalan dalam pengelolaan Manajemen Sistem Informasi yang sudah berjalan.
2. Perencanaan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi global yang mendukung World Class University.
   Untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan Perencanaan yang dapat mengejar ketertinggalan yang telah terjadi dan mempersiapkan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi terkini dengan pertimbangan :
   • Efektifitas
   • Efesiensi
   • Kerahasiaan
   • Integritas
   • Availibilitas
   • Compliance
   • Realibilitas

 

Solusi penerapan Teknologi Informasi yang terbaik untuk Universitas Padjadjaran adalah Enterprise Resource Planning for Higher Education (ERP-HE).
Enterprise Resource Planning for Higher Education (ERP-HE) merupakan sistem informasi terintegrasi yang memberikan solusi lengkap mengelola bisnis proses perguruan tinggi secara efesien. ERP-HE diciptakan untuk menjawab tantangan mengolah jumlah data dan informasi yang besar dan memberikan informasi yang dibutuhkan secara optimal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan , pengolahan sumber daya hingga informasi untuk mempersiapkan rencana selanjutnya.
Sistem ERP-HE terdiri dari :

1. Governance & ComplianceSistem yang mengatur kebijakan-kebijakan dan terdokumentasi dengan pertimbangan aspek legal meliputi :
   • Standar Operating Procedure
   • Hukum tata laksana
   • Surat Keputusan
   • Administrasi Surat
   • dll
2. Grands & fund ManagementMengelola program bantuan dari instansi luar seperti
   • Manajemen Kerjasama
   • Manajemen Proyek : Hibah-hibah
   • dll
3. Financial Management , Budgeting and PlanningSistem keuangan yang yang mendukung standar akuntansi meliputi
   • Perencanaan
   • Penerimaan dan pengeluaran
   • Monitoring
4. Asset Management
   Manajemen data asset yang mendukung standar akuntansi
   • Manajemen Aset lahan dan bangunan
   • Inventaris
5. Procurement
   Sistem manajemen penyediaan kebutuhan : Manajemen lelang
6. Human Capital Management
   Sistem informasi kepegawaian
   • Formasi pegawai
   • Penerimaan Pegawai
   • Manajemen Karir Pegawai : penilaian, prestasi, rotasi, mutasi, pension
   • Penggajian
7. Student Life Cycle Management
   • Rencana Akademik (Kalender akademik, bahan pembelajaran)
   • Penerimaan mahasiswa baru
   • Registrasi mahasiswa bari
   • Proses Belajar mengajar
   • Herregistrasi
   • KKN
   • Wisuda
8. Scientific Resources & Library
   • Perpustakaan
   • Laporan Akademis (Tugas Akhir, skripsi, thesis, desertasi)
   • Laporan Penelitian
9. Business Services
   Manajemen pelayanan dukungan mahasiswa seperti asrama, rumah sakit, proyek kerjasama
10. Relationship management, Institutional development and enrollment management
    • Publikasi
    • Alumni
11. Performance Management
    • Pelaporan Statistik
    • EPSBED
    • LAKIP

ERP-HE diakses oleh semua pihak civitas akademika dan umum dengan mempertimbangkan hak akses atau previlasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Sehingga sistem tidak dibawah otoritas sebuah unit melainkan terintegrasi untuk menghindar resiko singgungan akibat dari redundansi informasi.