#4 – Refleksi All Our Kin – Carol B Stack   no comments

Posted at 4:43 am in Antropologi Dasar

Diskusi bersama Ibu Wati (Dr. Budiawati Supangkat, MA, Antropolog Gender – FISIP, UNPAD)

tentang Kekerabatan dari E-book All Our Kin – Carol Stack.

Kebersamaan diskusi virtual :

sumber gambar : goodreads

Tentang Penulis :

Carol B. Stack/Carol Stack.

Carol Stack merupakan antropolog studi sosial budaya pendidikan dengan ketertarikan riset : kemiskinan perkotaan dan pedesaan, kebijakan terhadap anak dan keluarga, migrasi, ras, dan gender, ketertarikan riset barunya pada : pemuda,pekerjaan dan sekolah. 

SINOPSIS ALL OUR KIN

Selayang pandang buku ini menceritakan kajian antropologis penulis selama melakukan riset pada tahun 1974 tentang komunitas kulit hitam yang berlokasi di Midwest, salah satu area perkotaan. Stack menganalisis dengan fokus kelas bawah (orang kulit hitam) dan disebut dengan FLAT (Flat ini diceritakan berada di kota Fiksi Jackson Harbor).  Di kota ini, Stack mengerjakan studi kasus nyata pada komunitas migrasi kulit hitam dari Amerika Selatan ke Midwest tercatat dari tahun 1968 hingga 1971.

Perjalanan Stack meneliti menggunakan penyamaran karena tidak menggunakan nama asli dari afiliasi lembaga risetnya, tujuan Stack demikian adalah untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa : daerah perkotaan yang paling miskin memiliki kesamaan dalam hal norma dasar, kelembagaan, dan ditemukannya masalah sistemik sosial. 

Penemuan Stack tentang penindasan sistemik yang terjadi pada komunitas kulit hitam terlihat dari rasisme dan kekerasan ekonomi, yang ternyata memberikan penjelasan bahwa hal ini adalah hal yang benar-benar sistemik dan dapat digunakan kembali jika ada hipotesis untuk solusi untuk jangkauan kasus yang melebar atau meluas.

Stack menjelaskan dalam buku ini bahwa alasannya tertarik dengan migrasi komunitas kulit hitam dimulai dari sebuah pengamatan tentang penghuni zona perkotaan di Midwest yang memiliki ketergantungan pada kesejahteraan terutama dari programnya. 

Program kesejahteraan ini disebut sebagai Bantuan Keluarga untuk tanggungan anak-anak. Hal ini terlihat dari sekelompok keluarga pindahan dari desa ke kota dalam dua generasi terakhir. Stack memiliki rasa penasaran dengan intuisi peneliti ingin mengetahui :

“Apakah ada sesuatu tentang kota-kota Midwestern ini ?”

“Bagaimana kota ini bisa memberikan insentif kepada komunitas orang kulit hitam yang dibebani oleh kemiskinan jangka panjang ketika melakukan migrasi ? “

Studi antropologis Stack secara umum hanya memetakan berbagai jenis hubungan keluarga melalui barang dan jasa yang bergerak, penelitian Stack ini atas dasar pemikiran dan ide strukturallis dari gabungan perspektif antropologi dan sosiologi, beberapa yang memengaruhi kajian Stack dalam analisisnya adalah :

  1. Frances Fox Piven   (Seorang Professor Emeritus Ilmu Politik – CUNY, Amerika dan ilmuwan sosial yang terkenal secara internasional dengan komitmennya terhadap orang miskin dan pekerja untuk kepentingan demokrasi).
  2. Charles Valentine (lahir pada tahun 1929 dan menghadiri Sekolah Pascasarjana di University of Pennsylvania pada 1950-an. Dia dipilih oleh Ward A. Goodenough untuk bergabung dengan sekelompok siswa yang menemaninya ke Papua-Nugini untuk membantu studi etnografi budaya dan linguistik penduduk).
  3. Richard A. Cloward (Publikasi risetnya) (Sosiolog, Aktivis, Penulis, Professor di Sekolah Pekerja Sosial – Universitas Columbia).

Ketiga influencer inilah yang melengkapi kajian Stack terhadap struktur ekonomi Amerika dengan memetakan beberapa aspek seperti :

  1. Kondisi Warga Negara
  2. Batas Kesadaran diri selaku warga negaranya tinggal.

Stack berpandangan bahwa akibat pandangan wajar tentang kemiskinan dan ketidaksejahteraan dapat menyatakan penderitaan orang kulit hitam diremehkan, terbukti mereka diremehkan dan diberi posisi sebagai tenaga kerja dasar, sistem kesejahteraan yang miskin dan gagal sangat terlihat ketimpangannya, dan adanya epidemi kekerasan ekonomi berbasis ras.

Dalam riset ini Stack tentu menentang keras pada asumsi populer tentang kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sosiolog Oscar Lewis yang menyatakan cycle of poverty yang selalu bermasalah dimanapun karena ada penguatan ekonomi namun dimanfaatkan dan menjadi berkelanjutan oleh para pelakunya.

Sebelum masuk pada bahasan refleksi setiap bab dalam buku All Our Kin, ada beberapa prinsip Stack yang saya sukai dari perspektif outsider ketika Stack menjadi antropolog yang menkaji kehidupan komunitas hitam di The Flats :

  1. Stack berhasil memposisikan dirinya sebagai peneliti/antropolog yang tidak menggunakan afiliasinya sejak terjun mengambil data dan meneliti, hal ini menjadikan Stack lebih leluasa memposisikan dirinya sebagai outsider yang masuk ke dalam kehidupan kelompok kulit hitam bahkan sampai urusan personal orang hitam.
  2. Stack menyamarkan lokasi dengan membuat penyamaran nama The Flats dan ini tidak mendiskriminasi siatu lokasi untuk ditelusuri bahkan diinvestigasikan, Stack menjaga nama baik The Flats dan orang-orangnya, namun Stack memunculkan data empirik dari hasil penelitiannya.
  3. Stack peduli pada kemiskinan, jaminan sosial, dan hubungan antar individu baik itu memiliki kekerabatan atau orang lain yang akhirnya menjadi satu keluarga. Stack menekankan kekuatan suatu hubungan dapat membantu kesenjangan sosial, terutama dalam memberikan bantuan.

Refleksi 1 – Perkenalan The Flats, The Setting, The Research Scene dan My Home Base : 

Stack membuat pengenalan sebagai antisipasi bahwa seorang wanita muda kulit putih dapat melakukan studi tentang kehidupan keluarga kulit hitam, dan memberikan pengetahuan dasar untuk mengevaluasi kualitas data yang diperoleh.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan spektrum pertanyaan yang luas yang mendasar bagi analisis sosial.
“Mungkinkah orang luar yang melambangkan budaya dominan memasuki komunitas kulit hitam, memenangkan partisipasi dan persetujuan komunitas,
memperoleh data yang dapat diandalkan, dan menilai keandalannya?” 
Sebagai pertanyaan penelitian Stack mencakup :
  1. Peran apa yang dapat diambil oleh peneliti?
  2. Dapatkah pengamat memahami bagaimana pertanyaannya ditafsirkan oleh informan?
  3. Bisakah pengamat menemukan aturan yang digunakan oleh mereka yang dipelajari untuk mengatur urusan sehari-hari mereka?
  4. Bisakah membedakan teorinya sendiri untuk memahami data dari makna yang diberikan oleh anggota komunitas dalam kehidupan sehari-hari mereka?
  5. Bagaimana saluran/informan awal yang dipilih untuk mendapatkan informasi tentang makanan pembuka ke dalam komunitas yang memengaruhi temuan dan bias dari studi lapangan antropologis?
Baik dalam masyarakat industri maupun nonindustri, para peneliti biasanya menjalin kontak pertama mereka dengan orang-orang yang memegang kekuasaan seperti : administrator kolonial,kepala suku, walikota lokal, dan hakim.

Orang-orang ini memanfaatkan status mereka dalam komunitas dan bantuan yang diberikan kepada mereka untuk mengantar para peneliti ke komunitas, mata rantai pertama dalam apa yang menjadi rantai perkenalan. Siapa pun yang melanjutkan melalui saluran lain berisiko menyinggung pihak yang berkuasa dan memprovokasi undangan untuk meninggalkan komunitas. Di sebagian besar komunitas kulit hitam di Amerika Serikat saat ini, kekuasaan dibagi di antara generasi profesional yang lebih tua.

  • Stack mendapatkan kontak pertama di The FLAT dengan dengan bekerja melalui jaringan mapan kelompok pria dan wanita kulit hitam yang memiliki status dan kekuasaan di The Flats dan di komunitas Jackson Harbor yang lebih besar. 
  • Informan Stack  mencakup dua ilmuwan sosial kulit putih lainnya telah memasuki komunitas kulit hitam di Jackson Harbor melalui kontak dengan pengkhotbah, guru pekerja sosial, dan profesional kulit hitam lainnya. Meskipun tidak ada penelitian yang membutuhkan teknik pengamat partisipan yang intensif, penelitian mereka terbatas.
  • Stack melakuka studi pertama kali pada pertengahan 60-an pada komunitas yang telah menghasilkan beberapa orang yang pandai berbicara. Bahkan berbicara intelektual untuk menentang ketidakadilan rasial dan politik.
  • Pidato dan aktivitas mereka ditujukan terutama pada komunitas kulit putih di dalam komunitas kulit hitam itu sendiri, mereka tidak mengontrol suara.
  • Stack mengenal pria dan wanita muda yang terlibat dalam aktivisme politik dalam komunitas kulit hitam kemudian mereka berkomitmen untuk tujuan mereka pada : pusat kesehatan gratis, Organisasi Hak Kesejahteraan, pusat pelatihan kerja, aktivis rumah susun.
  • Stack mempelajari orang-orang di The Flat menggunakan nama depan satu sama lain, dan untuk menyebut tetangga dan teman mereka dengan Nama keluarga jarang digunakan dan sering kali orang tidak tahu nama keluarga dari kenalan dan teman lama.
  • Meskipun pembuatan nama panggilan untuk saudara dan teman adalah hiburan yang kreatif dan tak ada habisnya. Nama panggilan dipersonalisasi dan disayang seperti yang secara dramatis mengekspos karakteristik yang mengesankan atau mencolok tentang seseorang, memberinya identitas yang sangat khusus. Stack juga memperoleh beberapa nama panggilan selama penelitian, tetapi nama panggilan itu adalah “Si Putih Caroline”, sebuah nama yang awalnya diberikan kepada Stack oleh sebuah keluarga untuk membedakan Stack dari keponakan mereka yang juga bernama Caroline.
  • The Flats adalah nama fiktif, begitu pula nama kotanya, Jackson Harbour. Statistik yang dikutip pada komunitas ini berasal dari Sensus AS (1960-1970), tetapi untuk menyembunyikan identitas kota, angka-angkanya telah sedikit dikaburkan. Namun demikian, deskripsi menggambarkan pengaturan, dan secara akurat mencirikan banyak daerah perkotaan lainnya di Midwest dan perempatan ghetto di dalam kota-kota ini.

Refleksi 2 –  Black Urban Poor :

Stereotypes Versus Reality dan An Anthropological Approach : 

Stack mengakumulasikan tentang beberapa studi tentang keluarga kulit hitam di Amerika Serikat yang memiliki pemikiran tinggi baik strategi adaptif, akal, dan ketahanan keluarga perkotaan di bawah kondisi kemiskinan abadi untuk sebuah stabilitas jaringan kekerabatan mereka. Sebagian besar studi klan tentang kehidupan keluarga kulit hitam telah membandingkan keluarga dengan latar belakang model kelas menengah kulit putih.
Selama lebih dari 50 tahun, para sarjana terkemuka kehidupan keluarga kulit hitam telah puas dengan budaya hitam pigeonhole ke dalam konsep yang terbentuk sebelumnya dari ibu-ayah-anak (model nuklir) atau matriarki (model matrifokal), hampir tidak mempertanyakan validitas budaya mereka.
Mengapa hal ini bisa terjadi ? 
Pengamatan Stack menyebutkan bahwa :
  • Studi yang cenderung memperkuat stereotip populer dari kelas bawah atau keluarga kulit hitam-khususnya keluarga kulit hitam dalam kemiskinan sebagai kelompok yang menyimpang, matriarkal, dan rusak. Mengingat bias akademis yang berlaku, tidak mengherankan bahwa beberapa upaya telah dilakukan untuk melihat keluarga kulit hitam sebagaimana adanya, mengakui interpretasi orang kulit hitam terhadap pola budaya mereka sendiri. Pelajar dari kehidupan keluarga kulit hitam umumnya mengabaikan interpretasi bahwa orang kulit hitam memiliki pengalaman hidup mereka sendiri.
  • Tentang keluarga untuk mencapai mobilitas sosial terdiri dari pekerjaan bergaji rendah, musiman, dan sementara. Ini adalah faktor utama yang mencegah individu keluar dari kemiskinan. Selain itu, mereka yang mencoba mobilitas sosial harus secara hati-hati mengevaluasi keamanan pekerjaan mereka, bahkan jika itu pada tingkat kemiskinan, sebelum mereka mengambil risiko melepaskan diri dari bantuan kolektif kerabat. Harapan dan kewajiban kolektif yang diciptakan oleh jaringan kerja sama sanak saudara yang miskin di The Flats menghasilkan stabilitas dalam kelompok kerabat, dan keberhasilan jaringan sanak saudara ini bergantung pada stabilitas ini.
  • Adanya teori-teori ilmu sosial rasis seperti yang telah melahirkan konsep-konsep seperti budaya kemiskinan. Dalam Blaming the Victim William Ryan (1971) secara dramatis menunjukkan dampak pemikiran rasis terhadap ilmu-ilmu sosial dan dampak diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Ryan berpendapat bahwa “kita tidak bisa menyalahkan korban atas kekurangannya”
  • Namun, bahkan Ryan menerima asumsi ilmuwan sosial dan pembuat kebijakan dengan menyatakan bahwa atribut menyimpang ini hanya berlaku untuk segmen yang relatif kecil dari komunitas kulit hitam. Dia menerima tanpa kritis bahwa keluarga kulit hitam yang miskin adalah keluarga tanpa ayah. Dia percaya bahwa peristiwa stres di antara orang miskin diikuti oleh perubahan rumah tangga yang tidak terduga oleh orang dewasa dan anak-anak. Dia menyatakan bahwa tekanan ekonomi dan diskriminasi adalah penyebab dasar kemerosotan keluarga “Negro” dan bahwa “patologi sosial dan keluarga berantakan adalah akibat kembar.” Semua asumsi ini ditantang dalam buku ini oleh Stack.  Ryan tidak menanyakan, misalnya, apa satu-satunya ikatan kekerabatan atau persahabatan yang dimainkan di komunitas kulit hitam, siapa yang mensosialisasikan anak-anak yang lahir di ghetto, kriteria rakyat apa yang memenuhi syarat seorang wanita untuk melahirkan atau membesarkan anak, atau apa yang mungkin fungsi adaptif serikat seksual dan beberapa jaringan keluarga rumah tangga, Karena tidak mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, ia mungkin meminta maaf atas cara hidup mereka.
  • Kerabat pribadi tumpang tindih membentuk kelompok individu yang masing-masing dapat membawa orang lain ke dalam jaringan domestik. Para peserta jaringan domestik di The Flats cukup sering berpindah-pindah dan memiliki loyalitas lebih dari satu kelompok rumah tangga dalam satu waktu. Anggota rumah tangga di mana individu memiliki loyalitas berbagi tanggung jawab domestik yang dipahami bersama. Anak-anak dapat diasuh oleh orang tua mereka atau oleh peserta lain dalam jaringan domestik orang tua mereka, atau mereka dapat dipindahkan bolak-balik dari rumah tangga ibu mereka ke rumah keluarga kerabat dekat perempuan lainnya. Pola tempat tinggal anak-anak di The Flats menimbulkan pertanyaan tentang distribusi hak pada anak-anak, kriteria yang orang berhak untuk mengambil peran orang tua, dan bagaimana mendefinisikan “keluarga” di The Flats.
Secara tradisional, para antropolog telah mendefinisikan suami, istri, dan keturunannya sebagai unit sosial-ekonomi dasar yang membentuk sebuah keluarga. Unit ini dianggap sebagai kelompok keluarga universal yang menyediakan fungsi seksual, ekonomi, dan reproduksi dan pendidikan (Murdock 1949). Perspektif tentang keluarga ini jelas tidak memadai untuk studi kehidupan rumah tangga di The Flats.
Pengertian kemiskinan menjelaskan persistensi kemiskinan dalam hal penyisihan, disintegrasi kelompok, disorganisasi pribadi, pengunduran diri  dan fatalisme. Namun, sejak awal, Hylan Lewis (1965), kemudian Hannera (1969), Liebow (1967), dan Valentine (1968) menunjukkan bahwa banyak ciri yang diduga mencirikan budaya kemiskinan-pengangguran, upah rendah, tempat tinggal yang padat adalah hanya definisi kemiskinan itu sendiri, bukan “budaya” yang berbeda. Di The Flats, pekerjaan tersedia bagi mereka yang berharap upah.
Piven dan Cloward (1971) berpendapat bahwa pemberian bantuan di Amerika adalah institusi pendukung yang melayani tatanan ekonomi dan politik yang lebih besar. Piven dan Cloward mendemonstrasikan fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat dalam bukunya Regulating the Poor (1971, xiii) Hal ini “menunjukkan bahwa pengaturan bantuan dimulai atau diperluas selama pecahnya sesekali kekacauan sipil yang dihasilkan oleh pengangguran massal, dan kemudian dihapuskan atau dikontrak ketika stabilitas politik dipulihkan.”
Sifat ekonomi Amerika, seperti yang dijelaskan oleh Piven dan Cloward (1971), mengharuskan orang miskin untuk memikirkan cara untuk mengatasi krisis kronis, bencana, dan peristiwa yang sama sekali di luar kendali mereka. Banyak penelitian mengabaikan bagaimana tekanan ekonomi dan politik di luar dan di dalam keuntungan, sistem kesejahteraan, majikan, kehilangan tanah, agen sosial, sekolah, dokter, klinik kesehatan, layanan kota- mempengaruhi pola budaya, identitas sosial, kesempatan hidup, dan hubungan interpersonal di antara orang miskin.
Banyak tinjauan literatur tentang keluarga kulit hitam menunjukkan kegagalan ilmuwan sosial untuk memahami realitas budaya Afro-Amerika; lihat, misalnya, Gonzalez (1969), Struktur Rumah Tangga Black Carib (Bab VI): Whitten dan. (1970), Antropologi Afro-Amerika (Pendahuluan (1971), Tomorrow’s Tomorrow: The Black Wom yang disarankan oleh Stack agar analisis tentang keluarga dan kemiskinan semakin holitik.

Refleksi 3 – Swapping ” What Goes Round Comes Round 

The Obligation to Give, The Rhythm of Exchange dan Social Networks

Stack menceritakan tentang pengalamannya dalam melihat kehidupan orang yang bernama Ruby Banks yang naik taksi untuk mengunjungi Virginis Thomas,  dan mereka menukar beberapa butir jagung panas dan sayuran dengan popok dan susu. Di taksi saat pulang, Ruby berkata kepada Stack

“Saya tidak percaya menempatkan diri pada siapa pun, tapi saya tahu saya butuh bantuan setiap hari, Anda tidak bisa mendapatkan bantuan hanya dengan duduk di rumah, berbaring di rumah, dan semuanya Anda harus bangun dan pergi keluar dan bertemu orang-orang, karena pada hari Anda pergi keluar, orang pertama yang Anda temui mungkin adalah orang yang dapat membantu Anda mendapatkan hal-hal yang Anda inginkan. Saya tidak percaya mengemis, tapi saya percaya bahwa orang harus saling membantu. Dulu saya mengharapkan banyak hal seperti suite ruang tamu, pakaian, pakaian bagus, pakaian bergaya-saya muak memakai pakaian yang sama. Tapi saya tidak bisa, saya tidak bisa bantu diri saya sendiri karena saya memiliki anak-anak saya dan saya mencintai mereka dan saya memiliki ibu saya dan semua kerabat kami Kadang-kadang saya tidak punya uang receh di saku saya, tidak sepeser pun menangis untuk mendapatkan sekotak popok kertas, susu, roti roti Tapi Anda harus mendapat bantuan dari semua orang dan siapa saja, jadi jangan berpaling ketika mereka datang meminta bantuan”

Sebagai Keluarga kulit hitam yang tinggal di The Flats yang membutuhkan sumber dukungan kooperatif yang stabil untuk bertahan hidup. Mereka berbagi satu sama lain karena urgensi kebutuhan mereka seperti adanya aliansi antara individu dibuat sepanjang waktu ketika kerabat dan teman berubah dan memberi satu sama lain. Mereka berdagang kupon makanan, uang sewa, TV, topi, dadu, mobil, nikel di sini, rokok di sana, makanan, susu, bubur jagung, dan anak-anak.

Refleksi 4 – Personal Kindreds : “All Our Kin”: 

Motherhood, Fatherhood, Friendship

Stack memperhatikan setiap perilaku dan kehidupan di The Flats. Di seluruh dunia, individu membedakan kerabat dari non-kerabat. Selain itu, dalam istilah yang sering diperluas ke non-kerabat dan hubungan sosial antara anak-kerabat dapat dilakukan dalam idiom kship. Individu memperoleh hubungan kapal yang diakui secara sosial dengan orang lain melalui rantai hubungan sosial antara orang tua-anak (Goodenough 1970). Rantai koneksi orang tua anak sangat penting untuk penataan. Meskipun antropologi telah lama membedakan perbedaan antara orang tua alami dan sosial (Malinowski 19 Radcliffe Brown 1950, Goodenough 1970, Canoll 1970). Dan Inilah yang terjadi di The Flats tentang hal-hal konyol :  Seorang wanita muda Mack di The Flats, dia memiliki anak sendiri dari ayah yang berbeda. Billy berkata :
“Kebanyakan orang yang memiliki hubungan keluarga berada di lingkungan ini, tepat di The Fasts, tetapi saya juga memilih orang di Selatan, di Chicago, dan di Ohio. Saya tidak bisa banyak nama mereka dan kebanyakan dari mereka bukan mally kifol tome Mulai di jalan dari sini, ambil ayahku, jadilah Daddy (Ayah), dia bukan ayah bagiku. Aku hanya punya satu ayah dan itu Jason”

Refleksi 5 – Child Keeping : “Gimme a Little Sugar”

Statistical Patterns dan Transactions in Parenthood 

Komunitas kulit hitam telah lama menanggung masalah dan kesulitan yang dialami bersama oleh semua ibu dalam kemiskinan. Tanggung jawab bersama di antara kerabat telah menjadi kewajiban. Keluarga-keluarga yang baru mengetahui kehidupan di The Flats menceritakan kepada Stack tentang banyak keadaan yang mengharuskan anak-anak untuk tinggal di rumah tangga yang saling membutuhkan dan tidak termasuk orang tua biologisnya. Sebagian besar orang dewasa yang terlibat dalam penelitian ini pernah dikendalikan oleh kinamen (a man who is one of a person’s blood relations). Beberapa anak mereka sendiri membutuhkan biaya mahal di rumah kinamen, atau telah diurusi oleh kerabat di masa lalu.
Orang-orang di The Flats sering menjadi vegan dan cold-keeping sebagai bagian dari elastisitas penduduk. Perluasan dan pengurangan rumah tangga, dan rekombinasi berturut-turut dari kerabat laki-laki yang tinggal bersama, juga diperlukan untuk merawat anak-anak yang tinggal di rumah tangga mereka seiring dengan pergeseran hombold, hak dan kemungkinan yang dibutuhkan. Orang-orang yang untuk sementara memikul kewajiban kekerabatan untuk mengasuh anak, mengasuh anak tanpa batas, memperoleh kelompok utama malam dan tugas-tugas yang secara ideal.
Jumlah orang yang dapat mengasumsikan perilaku yang sesuai idealnya terkait dengan aturan orang tua dan kakek-nenek meningkat untuk memasukkan kerabat dekat dan teman-teman. Akibatnya panggilan “ibu”, “ayah”, “nenek”, dan sejenisnya, label yang sesuai untuk menggambarkan lingkungan sosial.

Refleksi 6 – Domestic Networks “Those You Count On”:

Kin-Structured Local Networks, Residence and Domestic Organization, The Domestic Networks of Magnolia and Calvin Waters, Genosity and Poverty 

Stack melihat pada kelompok hitam ini ada sebuah tanggung jawab untuk menyediakan makanan, perawatan, pakaian, dan tempat tinggal dan untuk mensosialisasikan anak dalam peta desti etwork het al huld. Rumah mana yang menjadi milik individu tertentu yang bukan merupakan pertanyaan penting, seperti yang kita miliki dalam gambaran rumah tangga sehari-hari bergantung pada hal-hal di mana orang-orang berkumpul dengan semua waktu dan uang.
Meskipun mereka yang makan bersama dan berkontribusi terhadap sewa umumnya dianggap oleh orang-orang Flat sebagai unit rumah tangga minimal, perubahan rumah tangga jarang mempengaruhi pertukaran dan ketergantungan harian mereka yang mengambil bagian dalam kegiatan bersama.
Jalur tempat tinggal dan organisasi operasi orang-orang yang terhubung dalam jaringan domestik menunjukkan stabilitas dan kekuatan kolektif kehidupan keluarga di The Flats. Michael Lee dibesarkan di The Flats dan memiliki pekerjaan di Chiesen. Dalam kunjungan ke The Flats, Michael meninggalkan tempat tinggal dan organisasi domestik kerabatnya.

Refleksi 7 – Women and Men “I’m Not in Love with”

No Man Really, Mother and Fathers, Fathers and Children, Men and Mothers

Stack juga memperhatikan kisah asmara antara wanita dan pria di The Flats, ada kalimat yang mengejutkan Stack :

“Aku Tidak Benar-benar Jatuh Cinta dengan Tidak Ada Pria”
Ini disebabkan karena adanya kekosongan dan keputusasaan lowongan pekerjaan merugikan bagi pria dan wanita, rute kontrol atas sedikit oleh wanita, dan keamanan jaringan kerabat, militer melawan manajemen atau hubungan jangka panjang di The Flats wanita dan pria, bagaimanapun juga , akan lebih bagus jika  hubungan yang satu sama lain memiliki rasa dan jatuh cinta,
Funlity dari pengalaman kerja untuk stretcomes di komunitas kulit hitam secara sensitif digambarkan oleh Elliot Liehow di Tallys Camer. Dia menyatakan (1957, hlm. 63) bahwa
“Pekerjaan itu menggagalkan pria dan pria itu gagal dalam pekerjaan.”
Ini merupakan hasil dari diskusi Liebow (1967, 142) tentang penelitiannya tentang hubungan eksploitatif pria penipu jalanan dengan wanita. Hal ini memperlihatkan :
“Mes (tempat ini) tidak hanya menempatkan diri mereka sebagai pengeksploitasi skotomi terhadap wanita, tetapi mereka mengharapkan pria lain melakukan hal yang sama.”
Untuk stabilitas maital, pekerjaan bergaji rendah, pengangguran, dan kesejahteraan , semua memiliki konsekuensi  yang dapat diprediksi untuk hubungan pidana antara perempuan dan laki-laki di The Flats.  Bahkan jika ada  diskusi tentang peran seks dalam komunitas hitam namun dibahas dengan cara pendekatan personal dan itu masuk ke dalam ranah diskusi pribadi.

Refleksi 8 – Kesimpulan : 

  • Keluarga kulit hitam di The Flats dan non-kerabat mereka  memiliki pola-pola perubahan berbasis kekerabatan jaringan dalam batas rumah tangga, atau bahkan ikatan seumur hidup.
  • Prestasi struktural yang sangat adaptif dari keluarga kulit hitam perkotaan ini melengkapi respons yang lambat terhadap kondisi sosial-ekonomi kemiskinan, pengangguran perempuan dan laki-laki kulit hitam, dan sumber daya.
  • Prestasi negatif yang dikaitkan dengan keluarga miskin terlihat bahwa keluarga kulit hitam yang tergabung dalam perubahan domestik yang kooperatif terbukti menjadi jaringan yang ulet, aktif,
  • Kurangnya gaya hidup miskin secara bersamaan terkunci ke dalam ikatan yang intim dan berkelanjutan dengan The Flats dan kehidupan sosialnya.
  • Adaptasi kemiskinan yang menarik dijelaskan dalam penelitian ini dalam siklus kemiskinan yang membuat orang miskin melepaskan diri dari jaringan kerabat mereka atau meninggalkan kota.
Demikian Refleksi dan membaca tentang hubungan kekerabatan dengan kehidupan sosial terutama kelompok kulit hitam yang diteliti oleh Antropolog Kulit Putih Carol Stack dalam bukunya All Our Kin.
– Repa Kustipia

 

 

Written by repakustipia on June 1st, 2022

#3 Multiple Governance Pada Kebijakan Gizi Seimbang   no comments

Posted at 4:03 am in Uncategorized

Dalam pertanyaan Kebijakan dan Kebudayaan adalah :

  1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan sebagai multiple governance ! 
  2. Jelaskan bagaimana kerangka multiple governance dapat digunakan untuk menjelaskan kompleksitas contoh kebijakan yang didiskusikan dalam pertemuan sebelumnya ? 

Kilas Balik Kebijakan yang didiskusikan pada Senin, 8 November 2021

  1. Armia menjelaskan Analisis Multiple Stream Framework pada Kebijakan Mudik Lebaran di Tengah Covid-19.
  2. Hikmat menjelaskan Garbage Can Model pada Analisis Implementasi Kebijakan Asesmen Nasional 2021 di Indonesia.
  3. Nguyen Tan Khang menjelaskan Advocacy Coalition Framework pada Evidence-Based Health Policy Development Coalition (EBHPD)
  4. Repa Kustipia menjelaskan Incrementalist Model pada Kebijakan Gizi Seimbang di Indonesia.

Sebagai topik bahasan yang dipilih untuk membahas Multiple Governance adalah Kebijakan Gizi Seimbang di Indonesia.

Silakan kunjungi tautan berikut untuk membaca presentasi singkatnya : 

Multi Governance pada Kebijakan Gizi Seimbang – Repa Kustipia” 

Sebagai Ringkasan Materi yang ditulis oleh Peter L.Hupe dan Michael J.Hill tentang Tiga Tingkat Tindakan Tata Kelola : Membingkai Ulang Model Tahapan Proses Kebijakan. 

1. Perkenalan.

Sebagai struktur teoritis terkadang bercampur dan disatukan dengan metode dan konsep bersama, bahkan sesuatu yang empiris akan berkaitan dengan hal deskriptif pada sebuah teori”

Menurut Schlager (1997), mencirikan lanskap proses studi kebijakan bervariasi yang mencerminkan kompleksitas objek studi itu sendiri. Elemen kunci pendekatan yang menggambarkan model lanskap proses kebijakan ini meninjau secara fungsionalitas dari model ini.

Menurut Sabatier (1999), Penentuan elemen proses kebijakan yang sangat kompleks terdiri dari :

  1. Multiplisitas aktor (keduanya individu dan korporasi) yang masing-masing memiliki kepentingan, nilai, persepsi dan preferensi kebijakan.
  2. Rentang Waktu satu dekade atau lebih.
  3. Domain kebijakan biasanya ada lusinan program yang berbeda melibatkan beberapa lapisan pemerintahan.
  4. Berbagai keterlibatan perdebatan tentang kebijakan teknis diadakan di forum berbeda.
  5. Taruhan tinggi proses kebijakan menimbulkan banyak perilaku politik kekuasaan. 

Kompleksitas objek ini membentuk latar belakang dan fakta studi kontemporer tentang proses kebijakan yang masuk pada berbagai arah.

Dalam bukunya Kebijakan Publik : Wayne Parsons memberikan gambaran luas tentang kekayaan konseptual  di bidang kebijakan analisis, menurutnya bidang ini ‘kaya akan perbedaan’ dalam :

  1. pendekatan,
  2. disiplin akademik,
  3. model (heuristik dan kausal),
  4. metafora
  5. peta.

Kegagalan kebijakan terjadi pada tingkat implementasi kebijakan langsung yang telah disepakati pada tahap legislatif.

Di Negara-negara Barat dalam berbagai kebijakan publik yang menjadi perhatian publik hanya pada situasi krisis atau bencana. 

Sejak Selznick dan Grass Roots pada tahun 1949, banyak studi ilmu sosial aitu yang berkonsentrasi pada implementasi menemukan hasil yang mengecewakan dari kebijakan publik dalam praktiknya.

Sebelum menyoroti model tahapan, dilakukan dulu : Sorotan masalah studi pada proses kebijakan (perdebatan kompleks dan intens), hal ini seperti studi sistematis berliteratur klasik tentang publik administrasi. 

Studi Sistematis (Peta Umum)

MODEL SIMON : Analisis kontemporer cenderung melakukan proses kebijakan berfokus pada kesalahan dan bencana untuk mengabaikan sejumlah contoh proses kebijakan yang stabil dan sukses, serta melibatkan desain yang disengaja dan layak.

Pandangan yang seimbang antara citra positif dan negatif dari proses kebijakan yang dibutuhkan adalah cara berteori tentang aspek sistematis fenomena yang dapat melemahkan. 

Model (Peta) , Model Positivis Sosial pada Sains, dengan tujuan Menjelajahi : Sifat, fungsi dan keterbatasan dari apa yang disebut model tahapan, dan kemudian untuk melihat apakah kerangka umum alternatif untuk proses analisis kebijakan dapat dibangun di atasnya.

Pertanyaan sentralnya adalah: fungsi tahapan, model studi proses kebijakan, batasan identifikasi, mengatasi batasan dalam analisis kerangka kerja alternatif. 

2. Model Tahap Proses Kebijakan (Varian Literatur)

Harold Laswell (Berperan pada Studi Proses Kebijakan) merupakan ilmuwan dan politikus dari Amerika,dia merupakan pencetus Orientasi Kebijakan menurut Parsons.

Karakterisasi Parsons dalam Orientasi Kebijakan : Multi Metode, Multi Disiplin, Berfokus pada Masalah, Peduli pada pemetaan kontekstualitas proses kebijakan, Memiliki Pemilihan Kebijakan dari Hasil Kebijakan dengan tujuan : Integrasi pengetahuan ke dalam disiplin ilmu secara menyeluruh dalam menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan, sehingga terbentuk penghargaan dalam demokratisasi masyarakat. 

Tujuh Tahap Keputusan Menurut Laswell (1956) : Intelijen, Promosi, Formula, Harapan (Do’a), Aplikasi, Pengentian, dan Penilaian. 

Menurut Laswell, Peta konseptual harus memberikan panduan untuk mendapatkan gambaran umum dari fase tindakan kolektif. 

Tahun 1945 Herbert Simon merumuskan Logika Keputusan mencakup : Kecerdasan, Desain, dan Pilihan dalam pembuatan : Metakebijakan, Pembuatan Kebijakan, dan Pasca Pembuatan Kebijakan. Diakhiri oleh tulisan Sabatier tentang proses kebikakan memberikan definisi tentang proses kebijakan publik yang meliputi cara dimana masalah dikonseptualisasikan dan dibawa ke pemerintah untuk mendapatkan solusi, dan lembaga pemerintah dapat merumuskan alternatif kebijakan publik dengan memilih solusi kebijakan, dan solusi tersebut : diimplementasikan, dievaluasi dan direvisi. 

Jenkins-Smith dan Sabatier membuat poin-poin berikut dalam kritik yang lebih rinci tentang apa yang mereka sebut dengan tahapan heuristik yaitu : tidak memberikan dasar jelas untuk hipotesis empiris, secara deskriptif tidak akurat, legalistik bawaan dari top-down, penekanan tidak tepat pada siklus kebijakan sebagai unit temporal analisis, integrasi peran analisis kebijakan untuk orientasi kebijakan proses kebijakan publik.

3. Tahap Model Fungsionalitas

DeLeon berpendapat bahwa kerangka kerja seperti ‘kerangka koalisi advokasi’ dari Sabatier dan Jenkins-Smith dan kerangka ekuilibrium yang ditentukan’ dari Baumgartner dan Jones (1993) dapat diposisikan sebagai referer untuk inisiasi kebijakan, bagian awal dalam tahapan heuristik (meskipun itu tampaknya tidak adil bagi). DeLeon memberikan lebih banyak contoh pendekatan alternatif untuk tahapan heuristik. 

Elinor Ostrom (1999) berpendapat bahwa tiga tingkat spesifisitas, yang sering dikaitkan pada prosesnya seperti : kerangka kerja, teori dan model. Oleh karena itu dia mengidentifikasi ini sebagai berikut : 

  1. Kerangka kerja membantu mengidentifikasi elemen yang diperlukan untuk analisis yang lebih sistematis. 
  2. Teori analisis menentukan elemen kerangka relevan dengan jenis pertanyaan secara umum (bisa jadi sebuah asumsi). 
  3. Kerangka kerja membuat asmsi khusus yang diperlukan untuk diagnosis suatu fenomena , menjelaskan prosesnya, dan memprediksi hasil. 

Menurut John (1998) tahapan heuristik adalah kerangka kerja daripada teori. Ini tampaknya posisi yang jelas untuk diambil tentang nilai heuristik sebagai perangkat untuk memfasilitasi penelitian dan pengajaran. 

 

Kunci untuk memahami sifat tahapan heuristik harus dicari asal-usul  dari Orientasi kebijakan. 

DeLeon, meskipun seorang advokat, mengakui bahwa aspek negatif tahapan heuristik bagi peneliti hanya satu tahap pada satu waktu sehingga terlihat pengabaian proses kebijakan secara keseluruhan.

Selanjutnya,heuristik dapat mengarah pada pandangan proses kebijakan terputus-putus atau episodik dalam jangka pendek, ketika seseorang mengambil tahapan heuristik sebagai peta umum untuk analisis proses kebijakan, berpotensi menimbulkan beberapa kesalahan pemahaman yang mungkin memiliki konsekuensi temuan penelitian. 

Menurut Sabatier, kompleksitas analisis proses kebijakan harus menyederhanakan situasi agar memiliki kesempatan memahaminya dan Parsons pun melihat nilai dari tahapan heuristik mengatasi aktivitas multi-frame tetapi sekaligus menggarisbawahi keharusan untuk melihat lebih jauh ke arah pemetaan konteks masalah yang lebih luas, prosesnya, nilai dan institusi yang membuat kebijakan tersebut berlangsung. 

Menurut Parsons (1995) Kebijaka  yang kompleks yang dibingkai oleh berbagai teori, model, penjelasan, nilai-nilai dan ideologi, masalahnya bukan pada siklus kebijakan, namun pada kebutuhan memasukan dan menyertakan model pendekatan yang akan digunakan dalam analisis kebijakan.  

Kerangka Kerja Analitis Alternatif Sebagai Peta Umum

Menurut Parson (1995), Analisis tentang bagaimana keputusan diambil dan kebijakan dibuat dan bagaimana analisis digunakan dalam proses pengambilan keputusan disebut : analisis keputusan.

Keputusan kolektif dibuat ‘oleh pejabat (termasuk warga negara yang bertindak sebagai pejabat) untuk menentukan, menegakkan, melanjutkan, atau mengubah tindakan yang diizinkan dalam pengaturan kelembagaan. Keputusan kolektif ini adalah rencana untuk masa depan tindakan. 

Keputusan konstitusi membentuk tatanan kelembagaan dan penegakannya untuk pilihan kolektif. Keputusan kolektif, pada gilirannya, membentuk pengaturan kelembagaan dan penegakannya untuk tindakan individu. 

4. Proses Kebijakan Sebagai Tata Kelola Ganda

Richards dan Smith mengatakan bahwa : Tata kelola adalah label deskriptif yang digunakan untuk menyoroti perubahan sifat dari proses kebijakan baru-baru ini pada beberapa dekade. 

Menurut Hill dan Hupe (2002), membuat sketsa konsekuensinya seperti ini : 

  1. Perhatian ilmiah berfokus pada pemerintah sebagai tindakan institusi (Publik atau Private). 
  2. Lapisan administratif
  3. Tindakan manajemen

Ringkasnya, struktur proses kebijakan dapat dilihat dari elemen : 

  1. Aktor 
  2. Rangkaian Aktivitas 
  3. Situasi Aksi 
  4. Lapisan Masyarakat 

Aktor

Menurut Ostrom, Aktor merupakan individu atau kelompok yang berfungsi sebagai pengambil tindakan (perilaku, sub-makna objektif dan instrumental). Legitimasi aktor benar-benar terlibat dalam proses kebijakan atas dasar normatif. 

Level Aksi

Menurut Kiser dan Ostrom (1982), Proses kebijakan sebagai tata kelola terdiri dari tiga rangkaian kegiatan yang disebut : 

  1. Pemerintah konstitutif : Pengertian pemerintahan konstitutif berasal dari gagasan Kiser dan Ostrom tentang pilihan konstitusional, yang mereka definisikan sebagai pembingkaian aturan yang mempengaruhi kegiatan operasional dan pengaruhnya dalam menentukan siapa yang berhak pada seperangkat aturan. 
  2. Pemerintah direktif : Formulasi dan pengambilan keputusan tentang keinginan dari hasil bersama dengan memfasilitasi berdasarkan kondisi realisasi situasi jika milik pemerintah. 
  3. Pemerintah operasional : Tata kelola operasional memperhatikan pengelolaan aktual dari proses realisasi. 
Kerangka 

Tata Kelola Beragam

Level Aksi

Skala situasi aksi Tata Kelola Konstitutif Tata Kelola Arahan Tata Kelola Operasional
Sistem  Desain Institusional Pengaturan Aturan Umum Mengelola Lintasan
Organisasi Merancang Hubungan kontekstual Pemeliharaan Konteks Mengelola Hubungan
Individu Mengembangkan Norma Profesional Aplikasi aturan Terikat Situasi Mengelola Kontak

Situasi Aksi

Menurut Ostrom , Situasi Aksi adalah sebuah konsep analitik yang memungkinkan seorang analis untuk mengisolasi struktur langsung yang mempengaruhi proses yang menarik bagi keteraturan dalam tindakan dan hasil manusia, dan berpotensi untuk direformasi. 

Secara empiris, tingkat agregasi dapat diberi label dengan cara meringkas : lokus individu, organisasi dan sistem. 

Lapisan Administratif

Sistem vertikal administrasi publik, proses kebijakan yang bertemu dengan berbagai aktor dan lokus sebagai aksi situasi. Sementara istilah ‘lokus’ menyangkut situasi aksi dalam hubungan politik-masyarakat yang ditunjuk dalam perbedaan agregat mengacu pada serangkaian administrasi publik vertikal dari mana aktor ‘nyata’ berpartisipasi dalam proses kebijakan tertentu. 

Kerangka kerja analitis umum alternatif untuk studi proses kebijakan : 

Permainan  Bersarang Pilihan Rasional Kelembagaan Beberapa tahap Beberapa pemerintahan
Permainan Tinggi Tingkat Konstitusi Analisis Meso Tata Kelola Konstitutif
Permainan Tengah Tingkat Pilihan Kolektif Analisis Keputusan Tata Kelola Arahan
Permainan Rendah Tingkat operasional Analisis Pengiriman Tata Kelola Operasional

Memposisikan Kerangka Kerja (Tata kelola Ganda)

  1. Kerangka kerja menghubungkan studi proses kebijakan secara eksplisit dengan konsep pemerintahan.
  2. Karakter tertentu sebagai lokalisasi kegiatan pemerintahan dengan masyarakat.
  3. Kelipatan Kerangka Tata Kelola menarik mikro-asumsi yang berakar secara ekonomi.
  4. Formulasi Ostrom memiliki penekanan kelembagaan yang kuat sementara, seperti menjelaskan adaptasi terhadap konsep pilihan konstitusional.

5. Penggunaan Kerangka Tata Kelola Ganda

Analisis alternatif sebagai kerangka kerja menawarkan dua kontribusi untuk penelitian proses kebijakan sambil menghindari metode keterbatasan idologis dari tahapan heuristik. 

Mengaktifkan Pembentukan Teori Konstekstual Fungsi Utama dari Kelipatan

Governance Framework adalah contoh dasar konseptual untuk teori kontekstual yang membangun studi tentang proses kebijakan.

Menurut Sabatier (1999), Melihat variabel terikat yang digunakan dalam penelitian kebijakan sejauh ini dimungkinkan untuk membedakan : 

  1. Perubahan kebijakan dalam sistem politik,
  2. Adopsi kebijakan atau serangkaian kebijakan,
  3. Variasi dalam keluaran atau hasil kebijakan.

Kerangka kerja memberikan fleksibilitas untuk memilih unit analisis yang sesuai. Multiple Governance Framework menawarkan cara untuk menyusun dan mengatur, namun rentang yang lebih sempit ini memungkinkan untuk memiliki sejumlah kecil variabel yang dianggap relevan terhadap pertanyaan penelitian yang ada. 

Take Home Notes untuk Repa Kustipia dari Ibu Dr.Caroline Paskarina, S.IP, M.Si : 

1. Multiple Governance harus dilihat versi insider not outsider.

2. Rincian Kompleksitas dan Sepak terjang keterlibatan aktor

3. Teori dan Conceptual Framework (Telusuri)

Terimakasih, Have a great Monday !

 

 

 

 

Written by repakustipia on December 1st, 2021

#2 Esainya Augie Fleras   no comments

Posted at 8:58 am in Uncategorized

Buku : The Politics of Multiculturalism – Augie Fleras

Selayang Pandang

Kia Ora !

Sapaan salam dari suku Maori. Hal yang terbesit ketika memilih chapter 6 adalah keberagaman dan toleransi di Selandia Baru dengan eksistensi penduduk aslinya yaitu suku Maori.

Saya juga takjub dengan Haka Dance yang selalu ditampilkan pada beberapa acara jika berkunjung ke Selandia Baru atau ke kedutaan besar Selandia Baru di Jakarta, kemaoriannya akan selalu dibawa dan tidak dilupakan, namun sejarah multikulturalisme di Selandia Baru ini rumit dan banyak pertentangan terlebih jika sebuah toleransi dan keberagaman menyasar pada hak-hak penduduk asli yang lebih dulu tinggal dan hidup di daerahnya dan sejahtera, karena dinamika kehidupan yang dinamis dan cepat, hal adaptif dan penyesuaian harus dihadapi untuk mencapai kesetaraan dengan para pendatang dan imigran, sehingga hal ini menjadi kehidupan yang kompetitif.

Chapter ini akan membahas perjuangan para suku maori mempertahankan keaslian sikap dan gaya hidup suku maori yang sudah terbentuk pada perjanjian waitangi dan memiliki kedaulatan tata kelola pemerintahan namun dihadapkan pada hal-hal administratif dan isu-isu keberagaman : Monokulturalisme (budaya tunggal yang diyakini oleh suatu penduduk, dalam hal ini Maori), Bikulturalisme (Strategi integrasi ditengah akulturasi), Multikulturalisme (Idealisme tentag keberagaman) dan Binasionalisme (kewarganegaraan ganda).

Melihat geliat pemerintahan dan kekuasaan di Selandia Baru, saya jadi teringat anggota Parlemen perempuan yang memiliki tato khas suku Maori, beliau adalah Nanaia Mahuta menjabat sebagai Menteri Pembangunan Māori dan Menteri Pemerintahan Lokal dalam Pemerintahan Partai Buruh, dan ini memperlihatkan pada dunia bahwa kedaulatan atas masyarakat adat masih bisa dipertahankan dan dilibatkan dengan pemerintahan kekinian dan suku maori masih memiliki ruang berekspresi baik dalam politik, sosial, kemanusiaan, dan kelokalan/Indigenous studies nya. 

Nanaia Mahuta

Sumber gambar : Twitter @NanaiaMahuta

Chapter 6 – Persaingan Tata Kelola di Aotearoa Selandia Baru : Monokulturalisme, Bikulturalisme, Multikulturalisme, dan Binasionalisme.

“Isme” Politik

Menurut Crothers (2007), Wilayah Aotearoa di Selandia Baru telah lama menikmati reputasi Intenasional untuk tata kelola hubungan ras yang harmonis, hal ini bukan semata sebuah desain, namun ada tantangan untuk menghadirkan tata kelola inklusif yang menaungi keberagaman dan menghormati perbedaan yang sulit dipahami bahkan menakutkan.

“isme” politik terkadang disalahkan, karena adanya Bikulturalisme yang mendominasi, namun ada politik monokulturalisme dan multikulturalisme yang terus berebut status.

Pakeha, merupakan orang Selandia Baru (non-maori) berpendapat tentang

Kerangka monokultural secara terbuka, namun mundur dari konstitusi terbuka, hal ini mempengaruhi perubahan nasional yang bertujuan mempertahankan kendali atas agenda nasional yang mendukung multikulturalisme karena rendahnya kejahatan”

Sedangkan, di Pemerintahan Kebijakan bikultural adalah dasar koperasi pemerintahan, dan pemimpin adat Maori setuju, dan jika Bikulturalisme dipaksakan negara, Menurut Fleras dan Spoonley (1999) Bikulturalisme akan membahayakan status konstitusional bangsa.

Menurut Johnson,Maaka, dan Fleras (2008) Bikulturalisme yang di kritik seorang kritikus mengenai bikulturalisme mengakui binasionalitas Selandia Baru sebagai negara yang terdiri dari dua bangsa.

Namun, Menurut Barclay (2005), konsep hak masyarakat adat pada tatanan konstitusional dwinasional menjadi perhatian nasional yang serius hingga menjadi perdebatan dengan tantangan yang dikemukakan oleh Friesen (2008):

  1. Perbedaan konstitusi Bikultural di Selandia baru yang tidak besar dan tidak tertulis (pada pengakuan suku maori sebagai masyarakat adat karena menuntut multikulturalisme karena imigrasi.
  2. “Isme” Politik yang tajam memperebutkan pilihan tata kelola Selandia Baru tidak daat diperdebatkan lagi, Sejalan dengan pemikiran Bromell (2008).

Komitmen Multikulturalisme dikritik karena mengorbankan hak dan keutamaan suku maori sebagai penduduk asli/tanah, namun sebaliknya Ideologi Bikultural berakar pada prinsip perjanjian Waitangi (prinsip pemerintahan yang bermitra dalam perlindungan, partisipasi, dan otonomi. Hal ini pun dikritik karena ketidakpedualian terhadap imigran.

Migran dan minoritas membenci penyerapan dalam monokultul, kerangka kerja, tapi disisi lain meremehkan pengucilan dari bikultural pemerintah”

Mari cermati pada Status Quo Eurosentris, Menurut Pearson dan Mei (2001) :

Tanggapan arus utama yang ambigu : Mereka menawarkan komitmen multikulturalisme pada bikulturalisme, tapi ada ketakutan dengan tuntutan bikultural yang berlebihan dan status quo eurosentris bisa terguling”

Disisi lain, Bikulturalisme simbolik menjadi menarik dibahas dalam memajukan kebaruan yang berbasis “kemaorian” atau budaya suku asli maori yang memang sama-sama memiliki konflik “isme” pada bikulturalisme yang memang didukung oleh negara dengan fokus perhatian pada pemenuhan kebutuhan suku maori karena kesalahan sejarah, bahwa dwinasional yang kuat akan menjadi transformasi konstitusional.

Sebagai bahan renungan saja dalam pertanyaan  :

  1. Jadi isme ini adalah teka-teki pemerintah ? sejalan dengan deskripsi singkat Fleras ?
  2. Isme ini adalah sebuah tuntutan untuk pengakuan multikulturalisme sebagai kerangka kerja untuk tata kelola ?
  3. Apakah Multikulturalisme merupakan desain yang dibuat pemerintah ?
  4. Bagaimana dengan imigran Asia – Pasifik yang memiliki dualitas etnis ? Kemudian hal ini dipolitisasi hanya untuk data inkusif ?

Kembali pada pembahasan suku maori dengan ketegasannya yang dipolitisasi :

Menolak adalah dasar pemerintah untuk multikulturalisme yang baru dan bikulturalisme yang disponsori negara, yang didalamnya ada dwinegara dengan visi dualistik yang menyebabkan AOTEAROA menjadi sekutu dwibangsa, Ada keterlibatan pembagian mitra kekuasaan dan implikasi transormasi kontruksi yang kurang”

Bandingkan dengan Politik Suku Maori Asli dengan seruan :

Pemikiran ulang : Hubungan Kekuasaan (Mahkota) Maori yang mengutamakan model suku otonomi dan bisa menentukan nasib sendiri, tapi diusulkan negara”

Hal ini terjadi kendati :

  1. Lapisan kompleksitas dan kebingungan pada monokultur.
  2. Penerimaan publik pada pernyataan “We are one people” sebagai identitas nasional merupakan antusias politik.
  3. Tinjauan kebijakan dan program dapat memastikan kebutuhan individu (Seluruh masyarakat Selandia baru) dengan fokus perhatian : Hak dan hak adat suku maori.

Menilik “isme” yang disisipkan pada :

  1. Monokulturalisme
  2. Multikulturalisme
  3. Bikulturalisme
  4. Binasionalisme

Ternyata : “isme” yang terkandung tidak penting dan dampaknya kecil.

Sebagai contoh : Menurut Fleras (1998) Status Quo Institusional, bikulturalisme dari negara hanya terbukti sedikit dari multikulturalisme untuk suku maori.

Bagaimana jika yang lain tidak setuju ?

Perbedaan mendasar pada ruang lingkup, tujuan, rasional, strategi, dan hasil usulan mengakui perbedaan. Namun, pembentukan bikulturalisme (konstitusional imperatif) multikulturalisme hanya untuk tujuan sosial yang menyelaraskan : Migran dan Minoritas memiliki kebutuhan multikultural pada bahasa kebangsaan dan nasib sendiri”

Namun, yang ditemukan malah jadi tidak jelas tentang “isme” ini bahkan penggunaannya tidak tepat sehingga bikulturalisme tidak bisa dibedakan dengan multikulturalisme dan berdampak pada mitra budaya. Multikulturalisme atau Bikulturalisme dapat menangkap logika mendasar politik suku maori di Selandia Baru, karena memang merupakan aturan pemerintah dwinegara yang memandang hak dan wewenang dalam pengakuan.

“isme” Politik kompleks akan selalu berkembang di Aotearoa,Selandia Baru. Karena logika dibalik politik ini mengeksplorasi kontroversi tentang isu pemerintahan utama yang bersinggungan dengan :

  1. Hubungan “isme” dengan multikulturalisme
  2. Politik Bikulturalisme atas multikulturalisme
  3. Hubungan Binasionalisme dengan multikulturalisme
  4. Prospek multikulturalisme dalam pemerintah dwinegara.

Bagaimana menyeimbangkan hak bersaing pada hubungan ras ?

Dr. Rajen Prasad (1997) : cara berpikir masyarakat multi-etnis dengan budaya asli memerlukan dokumen untuk mengatur hubungan Maori dengan kekuasaan (mahkota), Komitmen multikulturalisme (dalam kerangka binasional) berkembang dalam kebingungan ini”

Keanekaragaman dan Perbedaan di Aotearoa Selandia Baru

Menurut Fleras (1998), keberadaan Selandia Baru di Pasifik terbentuk dari perjanjian kesaksian. “Isme” Politik terus menjadi rebutan dan bergeser dari :

Monokulturalisme (pemerintah diam) –> berdebat tentang multikulturaisme dan bikulturalisme (model pemerintah) –> Neo-Multikulturalisme dan Binasionalisme (Radar Pemerintah).

Selandia Baru telah berevolusi dari :

Monokultur (pengaruh pemerintahan Inggris karena) –> Mengakui legitimasi bikultural dari Maori (Bangsa Pendiri dan Mitra Pembagian Kekuasaan).

Namun, inisial multikulturalisme menghilang secara cepat karena :

KOMPROMI BIKULTURALITAS SELANDIA BARU

Penyebabnya adalah :

  1. Politisasi Demografis.
  2. Dukungan Tren Imigran mengarah pada Multikulturalisme.

Kebijakan imigrasi Selandia baru saat ini :

  1. Menghasilkan ekonomi dan sosial yang nyata.
  2. Kebijakan Imigrasi berfokus pada sumber asal negara yang disukai.

Namun, hal ini lebih mengarah pada karakteristik individu seperti : Keterampilan, tingkat pendidikan, usia dan jumlah modal investasi.

Menurut Bedford, Ada pula komponen kunci daam memajukan Keragaman yang produktif yaitu :

  1. Kontribusi pada sumber daya manusia di Selandia baru (migran dan keahlian menjadi kebutuhan).
  2. Adanya pembinaan hubungan internasional yang kuat (koneksi ekonomi pada migran di tanah air harus kuat).
  3. Pengembangan budaya perusahaan dan inovasi (migran memiliki pengalaman dan keterampilan kewirausahaan).
  4. Pengembangan pelatihan keterampilan dan strategi kerja lengkap (memiliki izin sementara dan jangka pendek).
  5. Reuni Keluarga baru dengan membahas kebutuhan kemanusiaan di Selandia Baru (Penting : Kewajiban Internasional para pengungsi).
  6. Kohesi bikultural dan sosial yang beragam harus dipertahankan komposisi etnisnya.

Bagaimana dengan suasana ambivalensi ?

Tetap ada, terlepas dari kegelisahan yang berkembang atas imigrasi yang menyangkut ekonomi masyarakat Selandia Baru, kepercayaan pada : pengelola yang baik, maka akan menghasilkan hal positif bagi masyarakat”

NB : Ambivalensi didefinisikan sebagai keadaan sosial yang di dalamnya seseorang menghadapi harapan-harapan normatif yang saling berlawanan dalam hal sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, dan perilaku.

Program imigrasi untuk tempat tinggal  :

  1. 60% ruang Aliran terampil/bisnis.
  2. 30% disponsori keluarga
  3. 10% dari kemanusiaan/internasional

Tren migrasi datang dari Inggris, Cina, dan India. Perubahan pola arus migrasi secara cepat terjadi pada thun 2006 dengan data :

  1. 67% warga Selandia Baru.
  2. 14,6 % warga Eropa
  3. 11,1 % Maori (Orang Selandia Baru)
  4. 9,2 % warga Asia (Cina, Hongkong, Taiwan, Korea, Filifina, dan Jepang).
  5. 6,9% warga Pasifik
  6. 1% warga lainnya.

Mengapa terjadi pergeseran demografis yang begitu hebat ?

  1. Karena Selandia baru secara demografis multikultural mendukung pemerintahan Multikulturalisme.

Namun Menurut Menteri Pembangunan Sosial dan Ketenagakerjaan yang mendaulat Menteri Urusan Etnis (Ruth Dyson) : Selandia sudah memiliki UU HAM dan Hubungan ras yang kuat, memiliki kerangka kerja dan setiap orang berhak menikmati kesetaraan perlakuan dan perlindungan hukum dengan tetap menghargai perbedaan (Parlemen Selandia Baru, 7 Agustus 2008).

2. Selandia Baru memiliki komitmen prinsip-prinsip pemerintahan Multikultural.

Sejak tahun 1999 : Pemerintah menetapkan inisiatif multikultural (Pembentukan Portofolio Urusan etnis Departemen Dalam Negeri, Kantor Urusan Etnis, Perayaan Etnis di Parlemen/Pekan Kesadaran Islam, Hubungan antar beragam komunitas sebagai jembatan dari Parlemen (Parlemen Selandia Baru, 7 Agustus 2008).

Pemerintah Selandia Baru menjadi pemerintah multikultural tanpa keresmian.

De Facto dalam Multikulturalisme

Permasalahan yang dihadapi Selandia Baru adalah :

Tidak pernah secara resmi mendukung multikulturalisme sebagai kebijakan atau program”

De Facto dalam multikulturalisme :

Untuk mengakomodasi secara inklusi pada institusional migran dan minoritas”

Menurut Singham (2006), Ratifikasi hak azasi manusia internasional dan legislasi domestik memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan. Pembangunan kapasitas dari Kementerian Urusan Pasifik sangat mendukung tingkat individu dan komunitas. Dalam hal ini kemunculan kembali multikulturalisme sebagai narasi nasional yang saling melengkapi.

Jejak peristiwa Multikulturalisme di Selandia Baru, meliputi :

  1. Tahun 2003 : Perspektif Etnis dalam program membantu lembaga pemerintah mengidengifikasi kesenjangan layanan pada masyarakat etnis.
  2. Tahun 2004 : Strategi Penyelesaian diluncurkan dengan tujuan menanggapi kebutuhan pemukiman para migran dan pengungsi.

Adapun visi pemerintah Selandia Baru :

Kemakmuran Selandia Baru didukung oleh masyarakat inklusif dimana integrasi lokal dan nasional dari pendatang didukung oleh respon layanan, lingkungan ramah, dan rasa hormat bersama untuk keragaman (Komisi HAM, 2007)”

Tahun 2001 di Christchurch pembukaan pusat multikultural :

“Te Whare O Nga Whetu”

Namun, ada kekeliruan misi yang berfokus pada kebutuhan lokal dan budaya antara hubungan etnokultural dan masyarakat setempat. Kemudian, ada pembentukan 10 Points New Zealand yang merupakan Program Aksi Keberagaman oleh DPR (2004) untuk perbaikan hubungan ras. 

10 Points New Zealand : 

  1. Mengembangkan jaringan orang dan organisasi untuk memajukan
    hubungan yang harmonis di Selandia Baru yang beragam dan inklusif.
  2. Membuat Situs internet (Informasi tentang komunitas yang beragam di Selandia baru).
  3. Membuat Pusat Studi dan Promosi Keanekaragaman budaya.
  4. Mendorong debat publik (HAM, perbedaan).
  5. Meninjau kurikulum sekolah (Budaya Perbedaan).
  6. Menumbuhkan keragaman di media untuk memastikan keragaman budaya.
  7. Mendukung program penyelesaian imigrasi dan pengungsi.
  8. Merayakan keberagaman melalui seni dan festival.
  9. Menyediakan forum untuk bercerita keragaman budaya.
  10. Mempromosikan dialog pertukaran antar kelompok budaya yang berbeda.

Menurut Departemen Perlindungan sosial, Inisiatif lainnya adalah Proyek Connecting Diverse Communities tahun 2007 Sebagai pendekatan pemerintah menuju inklusivitas keberagaman, promosi kohesi sosial, menghormati budaya perbedaan, dan mempererat hubungan antarbudaya dengan kelompok beragama.

Selandia Baru juga meluncurkan kurikulum pendidikan pada bulan November 2007 dengan prinsip : mengakui prinsip inti yaitu kesetaraan, menghargai keragaman budaya, merangkul inklusivitas tanpa diskriminasi,

Penanganan pemerintah dalam menangani isu-isu yang dihadapi tergantung pada : partisipasi efektif di masyarkat, akses yang adil dan setara untuk layanan sosial, dan informasi untuk masyarakat umum dari manfaat keberagaman, menampung harapan masyarakat (responsif, dan berpeluang baik dalam ekonomi dan sosial).

Selanjutnya, Pada tahun 2001 Selandia Baru membentuk Kantor Urusan Etnis dengan visi :

“Kekuatan dalam keberagaman etnis”

Menurut Pearson (2005), Relevansi multikulturalisme menarik dukungan yang berkembang di Selandia baru (Elit negara, pimpinan minoritas, dan akademisi non Maori). Sedangkan menurut Ip, Pang, dan Eaton (2007) menyebutkan bahwa pendukung multikulturalisme tidak hanya mengkritik komitmen bikultural pemerintah karena gagal memunculkan realitas multikulturalitas di Selandia Baru.

 

Pada kenyataannya Istilah “multikultural” dan “multikulturalisme” mengotori dokumen kebijakan pemerintah secara resmi. Ada hal kontras dan sering disandingkan dengan bikulturalisme yang diartikan sebagai toleransi dan penerimaan perbedaan. Namun, perbedaan dirasakan sebagai penyimpangan mayoritas, norma budaya Anglo Celtic, hal ini disebabkan kurangnya kebijakan formal dan UU pemerintah terkait konsekuensi.

NB : Budaya Anglo Celtic adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara luas berbagai budaya asli Inggris & Irlandia. Istilah ini juga mencakup diaspora yang berlokasi di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan.

Menurut Greif (1995), banyak yang tidak setuju dengan pengistimewaan multikulturalisme karena mengkhususkan promosi budaya dengan mengorbankan warisan bikultural Selandia Baru. Kemitraan bikultural dan penandatanganan traktat dengan hak jaminan kolektif maori yang menggantikan hak individu imigran tidak bisa dibatalkan di Aotearoa,Selandia Baru, dengan demikian hak bikultural Maori (penghuni asli) harus didahulukan atas hak multikultural imigran, Jika tidak, akan ada bahaya dari aspirasi para maori dengan migran, minoritas, dan penurunan status maori yang sudah sesuai sebagai : TANGATA WHENUA (Penghuni Asli).

Reduksionisme jika disebarluaskan akan tidak bertanggung jawab, menjajah, dan bertentangan dengan Perjanjian Kemitraan (Walker, 2005)”

” Bikulturalisme akan aman karena paradigma berkuasa, Multikulturalisme jika dinegosiasikan statusnya akan sah sebagai alternatif oleh pemerintah (Stuart, 2007)”

 

De Jure dalam Multikulturalisme

Tahun 1970-an, pemukim Anglo dari komunitas imajiner berkomitmen pada bikulturalisme sebagai pemerintahan resmi yang mengakui Maori dan Pakega bagian dari perbedaan namun setara, Hal ini dilalui oleh Selandia Baru yang melewati jalur pemerintahan yang panjang dan rumit.

Bikulturalisme di Selandia Baru memiliki sejarah panjang dalam sejarah : Penandatanganan Perjanjian Waitangi tahun 1840 dengan simbol kekuasaan (mahkota) dan Suku maori dengan simbolis yang fundamental, telihat pada ;

Suku Maori sebagai negara berdaulat atas hak menentukan nasib sendiri yang otonom”

Pemimpin Apirana Ngara mendorong Maori untuk menjadi beradaptasi menjadi bikultural ke pihak Barat dan menyarankan tetap menggunakan bahasa dan budaya mereka dan Erik Schwimmer sarjana dari Kanada menerbitkan buku tentang bikulturalisme di Selandia Baru. Hingga diresmikannya bikulturalisme pada tahun 1975 dan didirikannya Waitangi Tribunal (Komisi Independen penyelidikan keluhan Maori, pelibatan sengketa tanah dan penyitaan).

Bikulturalisme “Tukutuku” adalah untuk Maori. 

Sejauh mana kerangka persaingan multikulturalisme dan bikulturalisme?
Apakah hal ini berguna untuk wacana pemerintahan?

Menurut Stuart (2007), Secara teori, mereka berbeda. Ada Multikulturalisme karena pemerintahan yang umumnya berkaitan dengan penyeimbangan kesatuan dengan perbedaan integrasi migran dan minoritas melalui akonodasi institusional, sehingga logika yang mendasarinya adalah hegemonik (hal ini mendeskripsikan tentang bagaimana mempertahankan status quo), Namun jika idealisme bikulturalisme bersifat transformatif maka ada batasan sentralis dua negara yang berbagi kedaulatan.

Manurut O Sullivan (2006), Pada kenyataannya politik bikulturalisme di Selandia Baru runtuh secara transformasional dilihat dari : Maoritanga (Lunak), Moderat (peningkatan hubungan ras), Inklusif (kemitraan), dan terpisah dari kata setara, dan menentang sistem. Namun, Bikulturalisme saat ini membahas pembagian kekuasaan melalui Model penentuan nasib sendiri (Maori).

Pendirian Te Puni Kokiri sebagai kerangka kebijakan publik yang berfokus pada “positioning” yang lebih baik untuk membangun pemanfaatan sumber daya dan keterampilan kolektif Maori dengan harapan kualitas hidup dalam pembangunan program pertimbangan politik.

Pemerintahan Binasional: Kebenaran untuk Kekuasaan Reformulasi Tata Kelola (Multikulturalisme dalam Binasional) perlu Kesepakatan antara Maori dan Pendatang. 

Sepertinya itu saja intisari dalam keberagaman dan Idealisme yang tersebar di Selandia Baru dan ini perlu pembahasan mendalam dari berbagai pihak, tidak hanya sektor kebudayaan tapi menyangkut kemanusiaan dan keberlanjutan keakraban bernegara.

 

Tasikmalaya, November 2021

  • Repa Kustipia yang sedang belajar Antropologi.

Written by repakustipia on November 7th, 2021

#1 Gastronomi   no comments

Posted at 4:18 am in Antropologi Dasar

Pokoknya gurih 🙂

Written by repakustipia on August 23rd, 2021