Archive for the ‘Uncategorized’ Category

#3 Multiple Governance Pada Kebijakan Gizi Seimbang   no comments

Posted at 4:03 am in Uncategorized

Dalam pertanyaan Kebijakan dan Kebudayaan adalah :

  1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan sebagai multiple governance ! 
  2. Jelaskan bagaimana kerangka multiple governance dapat digunakan untuk menjelaskan kompleksitas contoh kebijakan yang didiskusikan dalam pertemuan sebelumnya ? 

Kilas Balik Kebijakan yang didiskusikan pada Senin, 8 November 2021

  1. Armia menjelaskan Analisis Multiple Stream Framework pada Kebijakan Mudik Lebaran di Tengah Covid-19.
  2. Hikmat menjelaskan Garbage Can Model pada Analisis Implementasi Kebijakan Asesmen Nasional 2021 di Indonesia.
  3. Nguyen Tan Khang menjelaskan Advocacy Coalition Framework pada Evidence-Based Health Policy Development Coalition (EBHPD)
  4. Repa Kustipia menjelaskan Incrementalist Model pada Kebijakan Gizi Seimbang di Indonesia.

Sebagai topik bahasan yang dipilih untuk membahas Multiple Governance adalah Kebijakan Gizi Seimbang di Indonesia.

Silakan kunjungi tautan berikut untuk membaca presentasi singkatnya : 

Multi Governance pada Kebijakan Gizi Seimbang – Repa Kustipia” 

Sebagai Ringkasan Materi yang ditulis oleh Peter L.Hupe dan Michael J.Hill tentang Tiga Tingkat Tindakan Tata Kelola : Membingkai Ulang Model Tahapan Proses Kebijakan. 

1. Perkenalan.

Sebagai struktur teoritis terkadang bercampur dan disatukan dengan metode dan konsep bersama, bahkan sesuatu yang empiris akan berkaitan dengan hal deskriptif pada sebuah teori”

Menurut Schlager (1997), mencirikan lanskap proses studi kebijakan bervariasi yang mencerminkan kompleksitas objek studi itu sendiri. Elemen kunci pendekatan yang menggambarkan model lanskap proses kebijakan ini meninjau secara fungsionalitas dari model ini.

Menurut Sabatier (1999), Penentuan elemen proses kebijakan yang sangat kompleks terdiri dari :

  1. Multiplisitas aktor (keduanya individu dan korporasi) yang masing-masing memiliki kepentingan, nilai, persepsi dan preferensi kebijakan.
  2. Rentang Waktu satu dekade atau lebih.
  3. Domain kebijakan biasanya ada lusinan program yang berbeda melibatkan beberapa lapisan pemerintahan.
  4. Berbagai keterlibatan perdebatan tentang kebijakan teknis diadakan di forum berbeda.
  5. Taruhan tinggi proses kebijakan menimbulkan banyak perilaku politik kekuasaan. 

Kompleksitas objek ini membentuk latar belakang dan fakta studi kontemporer tentang proses kebijakan yang masuk pada berbagai arah.

Dalam bukunya Kebijakan Publik : Wayne Parsons memberikan gambaran luas tentang kekayaan konseptual  di bidang kebijakan analisis, menurutnya bidang ini ‘kaya akan perbedaan’ dalam :

  1. pendekatan,
  2. disiplin akademik,
  3. model (heuristik dan kausal),
  4. metafora
  5. peta.

Kegagalan kebijakan terjadi pada tingkat implementasi kebijakan langsung yang telah disepakati pada tahap legislatif.

Di Negara-negara Barat dalam berbagai kebijakan publik yang menjadi perhatian publik hanya pada situasi krisis atau bencana. 

Sejak Selznick dan Grass Roots pada tahun 1949, banyak studi ilmu sosial aitu yang berkonsentrasi pada implementasi menemukan hasil yang mengecewakan dari kebijakan publik dalam praktiknya.

Sebelum menyoroti model tahapan, dilakukan dulu : Sorotan masalah studi pada proses kebijakan (perdebatan kompleks dan intens), hal ini seperti studi sistematis berliteratur klasik tentang publik administrasi. 

Studi Sistematis (Peta Umum)

MODEL SIMON : Analisis kontemporer cenderung melakukan proses kebijakan berfokus pada kesalahan dan bencana untuk mengabaikan sejumlah contoh proses kebijakan yang stabil dan sukses, serta melibatkan desain yang disengaja dan layak.

Pandangan yang seimbang antara citra positif dan negatif dari proses kebijakan yang dibutuhkan adalah cara berteori tentang aspek sistematis fenomena yang dapat melemahkan. 

Model (Peta) , Model Positivis Sosial pada Sains, dengan tujuan Menjelajahi : Sifat, fungsi dan keterbatasan dari apa yang disebut model tahapan, dan kemudian untuk melihat apakah kerangka umum alternatif untuk proses analisis kebijakan dapat dibangun di atasnya.

Pertanyaan sentralnya adalah: fungsi tahapan, model studi proses kebijakan, batasan identifikasi, mengatasi batasan dalam analisis kerangka kerja alternatif. 

2. Model Tahap Proses Kebijakan (Varian Literatur)

Harold Laswell (Berperan pada Studi Proses Kebijakan) merupakan ilmuwan dan politikus dari Amerika,dia merupakan pencetus Orientasi Kebijakan menurut Parsons.

Karakterisasi Parsons dalam Orientasi Kebijakan : Multi Metode, Multi Disiplin, Berfokus pada Masalah, Peduli pada pemetaan kontekstualitas proses kebijakan, Memiliki Pemilihan Kebijakan dari Hasil Kebijakan dengan tujuan : Integrasi pengetahuan ke dalam disiplin ilmu secara menyeluruh dalam menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan, sehingga terbentuk penghargaan dalam demokratisasi masyarakat. 

Tujuh Tahap Keputusan Menurut Laswell (1956) : Intelijen, Promosi, Formula, Harapan (Do’a), Aplikasi, Pengentian, dan Penilaian. 

Menurut Laswell, Peta konseptual harus memberikan panduan untuk mendapatkan gambaran umum dari fase tindakan kolektif. 

Tahun 1945 Herbert Simon merumuskan Logika Keputusan mencakup : Kecerdasan, Desain, dan Pilihan dalam pembuatan : Metakebijakan, Pembuatan Kebijakan, dan Pasca Pembuatan Kebijakan. Diakhiri oleh tulisan Sabatier tentang proses kebikakan memberikan definisi tentang proses kebijakan publik yang meliputi cara dimana masalah dikonseptualisasikan dan dibawa ke pemerintah untuk mendapatkan solusi, dan lembaga pemerintah dapat merumuskan alternatif kebijakan publik dengan memilih solusi kebijakan, dan solusi tersebut : diimplementasikan, dievaluasi dan direvisi. 

Jenkins-Smith dan Sabatier membuat poin-poin berikut dalam kritik yang lebih rinci tentang apa yang mereka sebut dengan tahapan heuristik yaitu : tidak memberikan dasar jelas untuk hipotesis empiris, secara deskriptif tidak akurat, legalistik bawaan dari top-down, penekanan tidak tepat pada siklus kebijakan sebagai unit temporal analisis, integrasi peran analisis kebijakan untuk orientasi kebijakan proses kebijakan publik.

3. Tahap Model Fungsionalitas

DeLeon berpendapat bahwa kerangka kerja seperti ‘kerangka koalisi advokasi’ dari Sabatier dan Jenkins-Smith dan kerangka ekuilibrium yang ditentukan’ dari Baumgartner dan Jones (1993) dapat diposisikan sebagai referer untuk inisiasi kebijakan, bagian awal dalam tahapan heuristik (meskipun itu tampaknya tidak adil bagi). DeLeon memberikan lebih banyak contoh pendekatan alternatif untuk tahapan heuristik. 

Elinor Ostrom (1999) berpendapat bahwa tiga tingkat spesifisitas, yang sering dikaitkan pada prosesnya seperti : kerangka kerja, teori dan model. Oleh karena itu dia mengidentifikasi ini sebagai berikut : 

  1. Kerangka kerja membantu mengidentifikasi elemen yang diperlukan untuk analisis yang lebih sistematis. 
  2. Teori analisis menentukan elemen kerangka relevan dengan jenis pertanyaan secara umum (bisa jadi sebuah asumsi). 
  3. Kerangka kerja membuat asmsi khusus yang diperlukan untuk diagnosis suatu fenomena , menjelaskan prosesnya, dan memprediksi hasil. 

Menurut John (1998) tahapan heuristik adalah kerangka kerja daripada teori. Ini tampaknya posisi yang jelas untuk diambil tentang nilai heuristik sebagai perangkat untuk memfasilitasi penelitian dan pengajaran. 

 

Kunci untuk memahami sifat tahapan heuristik harus dicari asal-usul  dari Orientasi kebijakan. 

DeLeon, meskipun seorang advokat, mengakui bahwa aspek negatif tahapan heuristik bagi peneliti hanya satu tahap pada satu waktu sehingga terlihat pengabaian proses kebijakan secara keseluruhan.

Selanjutnya,heuristik dapat mengarah pada pandangan proses kebijakan terputus-putus atau episodik dalam jangka pendek, ketika seseorang mengambil tahapan heuristik sebagai peta umum untuk analisis proses kebijakan, berpotensi menimbulkan beberapa kesalahan pemahaman yang mungkin memiliki konsekuensi temuan penelitian. 

Menurut Sabatier, kompleksitas analisis proses kebijakan harus menyederhanakan situasi agar memiliki kesempatan memahaminya dan Parsons pun melihat nilai dari tahapan heuristik mengatasi aktivitas multi-frame tetapi sekaligus menggarisbawahi keharusan untuk melihat lebih jauh ke arah pemetaan konteks masalah yang lebih luas, prosesnya, nilai dan institusi yang membuat kebijakan tersebut berlangsung. 

Menurut Parsons (1995) Kebijaka  yang kompleks yang dibingkai oleh berbagai teori, model, penjelasan, nilai-nilai dan ideologi, masalahnya bukan pada siklus kebijakan, namun pada kebutuhan memasukan dan menyertakan model pendekatan yang akan digunakan dalam analisis kebijakan.  

Kerangka Kerja Analitis Alternatif Sebagai Peta Umum

Menurut Parson (1995), Analisis tentang bagaimana keputusan diambil dan kebijakan dibuat dan bagaimana analisis digunakan dalam proses pengambilan keputusan disebut : analisis keputusan.

Keputusan kolektif dibuat ‘oleh pejabat (termasuk warga negara yang bertindak sebagai pejabat) untuk menentukan, menegakkan, melanjutkan, atau mengubah tindakan yang diizinkan dalam pengaturan kelembagaan. Keputusan kolektif ini adalah rencana untuk masa depan tindakan. 

Keputusan konstitusi membentuk tatanan kelembagaan dan penegakannya untuk pilihan kolektif. Keputusan kolektif, pada gilirannya, membentuk pengaturan kelembagaan dan penegakannya untuk tindakan individu. 

4. Proses Kebijakan Sebagai Tata Kelola Ganda

Richards dan Smith mengatakan bahwa : Tata kelola adalah label deskriptif yang digunakan untuk menyoroti perubahan sifat dari proses kebijakan baru-baru ini pada beberapa dekade. 

Menurut Hill dan Hupe (2002), membuat sketsa konsekuensinya seperti ini : 

  1. Perhatian ilmiah berfokus pada pemerintah sebagai tindakan institusi (Publik atau Private). 
  2. Lapisan administratif
  3. Tindakan manajemen

Ringkasnya, struktur proses kebijakan dapat dilihat dari elemen : 

  1. Aktor 
  2. Rangkaian Aktivitas 
  3. Situasi Aksi 
  4. Lapisan Masyarakat 

Aktor

Menurut Ostrom, Aktor merupakan individu atau kelompok yang berfungsi sebagai pengambil tindakan (perilaku, sub-makna objektif dan instrumental). Legitimasi aktor benar-benar terlibat dalam proses kebijakan atas dasar normatif. 

Level Aksi

Menurut Kiser dan Ostrom (1982), Proses kebijakan sebagai tata kelola terdiri dari tiga rangkaian kegiatan yang disebut : 

  1. Pemerintah konstitutif : Pengertian pemerintahan konstitutif berasal dari gagasan Kiser dan Ostrom tentang pilihan konstitusional, yang mereka definisikan sebagai pembingkaian aturan yang mempengaruhi kegiatan operasional dan pengaruhnya dalam menentukan siapa yang berhak pada seperangkat aturan. 
  2. Pemerintah direktif : Formulasi dan pengambilan keputusan tentang keinginan dari hasil bersama dengan memfasilitasi berdasarkan kondisi realisasi situasi jika milik pemerintah. 
  3. Pemerintah operasional : Tata kelola operasional memperhatikan pengelolaan aktual dari proses realisasi. 
Kerangka 

Tata Kelola Beragam

Level Aksi

Skala situasi aksi Tata Kelola Konstitutif Tata Kelola Arahan Tata Kelola Operasional
Sistem  Desain Institusional Pengaturan Aturan Umum Mengelola Lintasan
Organisasi Merancang Hubungan kontekstual Pemeliharaan Konteks Mengelola Hubungan
Individu Mengembangkan Norma Profesional Aplikasi aturan Terikat Situasi Mengelola Kontak

Situasi Aksi

Menurut Ostrom , Situasi Aksi adalah sebuah konsep analitik yang memungkinkan seorang analis untuk mengisolasi struktur langsung yang mempengaruhi proses yang menarik bagi keteraturan dalam tindakan dan hasil manusia, dan berpotensi untuk direformasi. 

Secara empiris, tingkat agregasi dapat diberi label dengan cara meringkas : lokus individu, organisasi dan sistem. 

Lapisan Administratif

Sistem vertikal administrasi publik, proses kebijakan yang bertemu dengan berbagai aktor dan lokus sebagai aksi situasi. Sementara istilah ‘lokus’ menyangkut situasi aksi dalam hubungan politik-masyarakat yang ditunjuk dalam perbedaan agregat mengacu pada serangkaian administrasi publik vertikal dari mana aktor ‘nyata’ berpartisipasi dalam proses kebijakan tertentu. 

Kerangka kerja analitis umum alternatif untuk studi proses kebijakan : 

Permainan  Bersarang Pilihan Rasional Kelembagaan Beberapa tahap Beberapa pemerintahan
Permainan Tinggi Tingkat Konstitusi Analisis Meso Tata Kelola Konstitutif
Permainan Tengah Tingkat Pilihan Kolektif Analisis Keputusan Tata Kelola Arahan
Permainan Rendah Tingkat operasional Analisis Pengiriman Tata Kelola Operasional

Memposisikan Kerangka Kerja (Tata kelola Ganda)

  1. Kerangka kerja menghubungkan studi proses kebijakan secara eksplisit dengan konsep pemerintahan.
  2. Karakter tertentu sebagai lokalisasi kegiatan pemerintahan dengan masyarakat.
  3. Kelipatan Kerangka Tata Kelola menarik mikro-asumsi yang berakar secara ekonomi.
  4. Formulasi Ostrom memiliki penekanan kelembagaan yang kuat sementara, seperti menjelaskan adaptasi terhadap konsep pilihan konstitusional.

5. Penggunaan Kerangka Tata Kelola Ganda

Analisis alternatif sebagai kerangka kerja menawarkan dua kontribusi untuk penelitian proses kebijakan sambil menghindari metode keterbatasan idologis dari tahapan heuristik. 

Mengaktifkan Pembentukan Teori Konstekstual Fungsi Utama dari Kelipatan

Governance Framework adalah contoh dasar konseptual untuk teori kontekstual yang membangun studi tentang proses kebijakan.

Menurut Sabatier (1999), Melihat variabel terikat yang digunakan dalam penelitian kebijakan sejauh ini dimungkinkan untuk membedakan : 

  1. Perubahan kebijakan dalam sistem politik,
  2. Adopsi kebijakan atau serangkaian kebijakan,
  3. Variasi dalam keluaran atau hasil kebijakan.

Kerangka kerja memberikan fleksibilitas untuk memilih unit analisis yang sesuai. Multiple Governance Framework menawarkan cara untuk menyusun dan mengatur, namun rentang yang lebih sempit ini memungkinkan untuk memiliki sejumlah kecil variabel yang dianggap relevan terhadap pertanyaan penelitian yang ada. 

Take Home Notes untuk Repa Kustipia dari Ibu Dr.Caroline Paskarina, S.IP, M.Si : 

1. Multiple Governance harus dilihat versi insider not outsider.

2. Rincian Kompleksitas dan Sepak terjang keterlibatan aktor

3. Teori dan Conceptual Framework (Telusuri)

Terimakasih, Have a great Monday !

 

 

 

 

Written by repakustipia on December 1st, 2021

#2 Esainya Augie Fleras   no comments

Posted at 8:58 am in Uncategorized

Buku : The Politics of Multiculturalism – Augie Fleras

Selayang Pandang

Kia Ora !

Sapaan salam dari suku Maori. Hal yang terbesit ketika memilih chapter 6 adalah keberagaman dan toleransi di Selandia Baru dengan eksistensi penduduk aslinya yaitu suku Maori.

Saya juga takjub dengan Haka Dance yang selalu ditampilkan pada beberapa acara jika berkunjung ke Selandia Baru atau ke kedutaan besar Selandia Baru di Jakarta, kemaoriannya akan selalu dibawa dan tidak dilupakan, namun sejarah multikulturalisme di Selandia Baru ini rumit dan banyak pertentangan terlebih jika sebuah toleransi dan keberagaman menyasar pada hak-hak penduduk asli yang lebih dulu tinggal dan hidup di daerahnya dan sejahtera, karena dinamika kehidupan yang dinamis dan cepat, hal adaptif dan penyesuaian harus dihadapi untuk mencapai kesetaraan dengan para pendatang dan imigran, sehingga hal ini menjadi kehidupan yang kompetitif.

Chapter ini akan membahas perjuangan para suku maori mempertahankan keaslian sikap dan gaya hidup suku maori yang sudah terbentuk pada perjanjian waitangi dan memiliki kedaulatan tata kelola pemerintahan namun dihadapkan pada hal-hal administratif dan isu-isu keberagaman : Monokulturalisme (budaya tunggal yang diyakini oleh suatu penduduk, dalam hal ini Maori), Bikulturalisme (Strategi integrasi ditengah akulturasi), Multikulturalisme (Idealisme tentag keberagaman) dan Binasionalisme (kewarganegaraan ganda).

Melihat geliat pemerintahan dan kekuasaan di Selandia Baru, saya jadi teringat anggota Parlemen perempuan yang memiliki tato khas suku Maori, beliau adalah Nanaia Mahuta menjabat sebagai Menteri Pembangunan Māori dan Menteri Pemerintahan Lokal dalam Pemerintahan Partai Buruh, dan ini memperlihatkan pada dunia bahwa kedaulatan atas masyarakat adat masih bisa dipertahankan dan dilibatkan dengan pemerintahan kekinian dan suku maori masih memiliki ruang berekspresi baik dalam politik, sosial, kemanusiaan, dan kelokalan/Indigenous studies nya. 

Nanaia Mahuta

Sumber gambar : Twitter @NanaiaMahuta

Chapter 6 – Persaingan Tata Kelola di Aotearoa Selandia Baru : Monokulturalisme, Bikulturalisme, Multikulturalisme, dan Binasionalisme.

“Isme” Politik

Menurut Crothers (2007), Wilayah Aotearoa di Selandia Baru telah lama menikmati reputasi Intenasional untuk tata kelola hubungan ras yang harmonis, hal ini bukan semata sebuah desain, namun ada tantangan untuk menghadirkan tata kelola inklusif yang menaungi keberagaman dan menghormati perbedaan yang sulit dipahami bahkan menakutkan.

“isme” politik terkadang disalahkan, karena adanya Bikulturalisme yang mendominasi, namun ada politik monokulturalisme dan multikulturalisme yang terus berebut status.

Pakeha, merupakan orang Selandia Baru (non-maori) berpendapat tentang

Kerangka monokultural secara terbuka, namun mundur dari konstitusi terbuka, hal ini mempengaruhi perubahan nasional yang bertujuan mempertahankan kendali atas agenda nasional yang mendukung multikulturalisme karena rendahnya kejahatan”

Sedangkan, di Pemerintahan Kebijakan bikultural adalah dasar koperasi pemerintahan, dan pemimpin adat Maori setuju, dan jika Bikulturalisme dipaksakan negara, Menurut Fleras dan Spoonley (1999) Bikulturalisme akan membahayakan status konstitusional bangsa.

Menurut Johnson,Maaka, dan Fleras (2008) Bikulturalisme yang di kritik seorang kritikus mengenai bikulturalisme mengakui binasionalitas Selandia Baru sebagai negara yang terdiri dari dua bangsa.

Namun, Menurut Barclay (2005), konsep hak masyarakat adat pada tatanan konstitusional dwinasional menjadi perhatian nasional yang serius hingga menjadi perdebatan dengan tantangan yang dikemukakan oleh Friesen (2008):

  1. Perbedaan konstitusi Bikultural di Selandia baru yang tidak besar dan tidak tertulis (pada pengakuan suku maori sebagai masyarakat adat karena menuntut multikulturalisme karena imigrasi.
  2. “Isme” Politik yang tajam memperebutkan pilihan tata kelola Selandia Baru tidak daat diperdebatkan lagi, Sejalan dengan pemikiran Bromell (2008).

Komitmen Multikulturalisme dikritik karena mengorbankan hak dan keutamaan suku maori sebagai penduduk asli/tanah, namun sebaliknya Ideologi Bikultural berakar pada prinsip perjanjian Waitangi (prinsip pemerintahan yang bermitra dalam perlindungan, partisipasi, dan otonomi. Hal ini pun dikritik karena ketidakpedualian terhadap imigran.

Migran dan minoritas membenci penyerapan dalam monokultul, kerangka kerja, tapi disisi lain meremehkan pengucilan dari bikultural pemerintah”

Mari cermati pada Status Quo Eurosentris, Menurut Pearson dan Mei (2001) :

Tanggapan arus utama yang ambigu : Mereka menawarkan komitmen multikulturalisme pada bikulturalisme, tapi ada ketakutan dengan tuntutan bikultural yang berlebihan dan status quo eurosentris bisa terguling”

Disisi lain, Bikulturalisme simbolik menjadi menarik dibahas dalam memajukan kebaruan yang berbasis “kemaorian” atau budaya suku asli maori yang memang sama-sama memiliki konflik “isme” pada bikulturalisme yang memang didukung oleh negara dengan fokus perhatian pada pemenuhan kebutuhan suku maori karena kesalahan sejarah, bahwa dwinasional yang kuat akan menjadi transformasi konstitusional.

Sebagai bahan renungan saja dalam pertanyaan  :

  1. Jadi isme ini adalah teka-teki pemerintah ? sejalan dengan deskripsi singkat Fleras ?
  2. Isme ini adalah sebuah tuntutan untuk pengakuan multikulturalisme sebagai kerangka kerja untuk tata kelola ?
  3. Apakah Multikulturalisme merupakan desain yang dibuat pemerintah ?
  4. Bagaimana dengan imigran Asia – Pasifik yang memiliki dualitas etnis ? Kemudian hal ini dipolitisasi hanya untuk data inkusif ?

Kembali pada pembahasan suku maori dengan ketegasannya yang dipolitisasi :

Menolak adalah dasar pemerintah untuk multikulturalisme yang baru dan bikulturalisme yang disponsori negara, yang didalamnya ada dwinegara dengan visi dualistik yang menyebabkan AOTEAROA menjadi sekutu dwibangsa, Ada keterlibatan pembagian mitra kekuasaan dan implikasi transormasi kontruksi yang kurang”

Bandingkan dengan Politik Suku Maori Asli dengan seruan :

Pemikiran ulang : Hubungan Kekuasaan (Mahkota) Maori yang mengutamakan model suku otonomi dan bisa menentukan nasib sendiri, tapi diusulkan negara”

Hal ini terjadi kendati :

  1. Lapisan kompleksitas dan kebingungan pada monokultur.
  2. Penerimaan publik pada pernyataan “We are one people” sebagai identitas nasional merupakan antusias politik.
  3. Tinjauan kebijakan dan program dapat memastikan kebutuhan individu (Seluruh masyarakat Selandia baru) dengan fokus perhatian : Hak dan hak adat suku maori.

Menilik “isme” yang disisipkan pada :

  1. Monokulturalisme
  2. Multikulturalisme
  3. Bikulturalisme
  4. Binasionalisme

Ternyata : “isme” yang terkandung tidak penting dan dampaknya kecil.

Sebagai contoh : Menurut Fleras (1998) Status Quo Institusional, bikulturalisme dari negara hanya terbukti sedikit dari multikulturalisme untuk suku maori.

Bagaimana jika yang lain tidak setuju ?

Perbedaan mendasar pada ruang lingkup, tujuan, rasional, strategi, dan hasil usulan mengakui perbedaan. Namun, pembentukan bikulturalisme (konstitusional imperatif) multikulturalisme hanya untuk tujuan sosial yang menyelaraskan : Migran dan Minoritas memiliki kebutuhan multikultural pada bahasa kebangsaan dan nasib sendiri”

Namun, yang ditemukan malah jadi tidak jelas tentang “isme” ini bahkan penggunaannya tidak tepat sehingga bikulturalisme tidak bisa dibedakan dengan multikulturalisme dan berdampak pada mitra budaya. Multikulturalisme atau Bikulturalisme dapat menangkap logika mendasar politik suku maori di Selandia Baru, karena memang merupakan aturan pemerintah dwinegara yang memandang hak dan wewenang dalam pengakuan.

“isme” Politik kompleks akan selalu berkembang di Aotearoa,Selandia Baru. Karena logika dibalik politik ini mengeksplorasi kontroversi tentang isu pemerintahan utama yang bersinggungan dengan :

  1. Hubungan “isme” dengan multikulturalisme
  2. Politik Bikulturalisme atas multikulturalisme
  3. Hubungan Binasionalisme dengan multikulturalisme
  4. Prospek multikulturalisme dalam pemerintah dwinegara.

Bagaimana menyeimbangkan hak bersaing pada hubungan ras ?

Dr. Rajen Prasad (1997) : cara berpikir masyarakat multi-etnis dengan budaya asli memerlukan dokumen untuk mengatur hubungan Maori dengan kekuasaan (mahkota), Komitmen multikulturalisme (dalam kerangka binasional) berkembang dalam kebingungan ini”

Keanekaragaman dan Perbedaan di Aotearoa Selandia Baru

Menurut Fleras (1998), keberadaan Selandia Baru di Pasifik terbentuk dari perjanjian kesaksian. “Isme” Politik terus menjadi rebutan dan bergeser dari :

Monokulturalisme (pemerintah diam) –> berdebat tentang multikulturaisme dan bikulturalisme (model pemerintah) –> Neo-Multikulturalisme dan Binasionalisme (Radar Pemerintah).

Selandia Baru telah berevolusi dari :

Monokultur (pengaruh pemerintahan Inggris karena) –> Mengakui legitimasi bikultural dari Maori (Bangsa Pendiri dan Mitra Pembagian Kekuasaan).

Namun, inisial multikulturalisme menghilang secara cepat karena :

KOMPROMI BIKULTURALITAS SELANDIA BARU

Penyebabnya adalah :

  1. Politisasi Demografis.
  2. Dukungan Tren Imigran mengarah pada Multikulturalisme.

Kebijakan imigrasi Selandia baru saat ini :

  1. Menghasilkan ekonomi dan sosial yang nyata.
  2. Kebijakan Imigrasi berfokus pada sumber asal negara yang disukai.

Namun, hal ini lebih mengarah pada karakteristik individu seperti : Keterampilan, tingkat pendidikan, usia dan jumlah modal investasi.

Menurut Bedford, Ada pula komponen kunci daam memajukan Keragaman yang produktif yaitu :

  1. Kontribusi pada sumber daya manusia di Selandia baru (migran dan keahlian menjadi kebutuhan).
  2. Adanya pembinaan hubungan internasional yang kuat (koneksi ekonomi pada migran di tanah air harus kuat).
  3. Pengembangan budaya perusahaan dan inovasi (migran memiliki pengalaman dan keterampilan kewirausahaan).
  4. Pengembangan pelatihan keterampilan dan strategi kerja lengkap (memiliki izin sementara dan jangka pendek).
  5. Reuni Keluarga baru dengan membahas kebutuhan kemanusiaan di Selandia Baru (Penting : Kewajiban Internasional para pengungsi).
  6. Kohesi bikultural dan sosial yang beragam harus dipertahankan komposisi etnisnya.

Bagaimana dengan suasana ambivalensi ?

Tetap ada, terlepas dari kegelisahan yang berkembang atas imigrasi yang menyangkut ekonomi masyarakat Selandia Baru, kepercayaan pada : pengelola yang baik, maka akan menghasilkan hal positif bagi masyarakat”

NB : Ambivalensi didefinisikan sebagai keadaan sosial yang di dalamnya seseorang menghadapi harapan-harapan normatif yang saling berlawanan dalam hal sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, dan perilaku.

Program imigrasi untuk tempat tinggal  :

  1. 60% ruang Aliran terampil/bisnis.
  2. 30% disponsori keluarga
  3. 10% dari kemanusiaan/internasional

Tren migrasi datang dari Inggris, Cina, dan India. Perubahan pola arus migrasi secara cepat terjadi pada thun 2006 dengan data :

  1. 67% warga Selandia Baru.
  2. 14,6 % warga Eropa
  3. 11,1 % Maori (Orang Selandia Baru)
  4. 9,2 % warga Asia (Cina, Hongkong, Taiwan, Korea, Filifina, dan Jepang).
  5. 6,9% warga Pasifik
  6. 1% warga lainnya.

Mengapa terjadi pergeseran demografis yang begitu hebat ?

  1. Karena Selandia baru secara demografis multikultural mendukung pemerintahan Multikulturalisme.

Namun Menurut Menteri Pembangunan Sosial dan Ketenagakerjaan yang mendaulat Menteri Urusan Etnis (Ruth Dyson) : Selandia sudah memiliki UU HAM dan Hubungan ras yang kuat, memiliki kerangka kerja dan setiap orang berhak menikmati kesetaraan perlakuan dan perlindungan hukum dengan tetap menghargai perbedaan (Parlemen Selandia Baru, 7 Agustus 2008).

2. Selandia Baru memiliki komitmen prinsip-prinsip pemerintahan Multikultural.

Sejak tahun 1999 : Pemerintah menetapkan inisiatif multikultural (Pembentukan Portofolio Urusan etnis Departemen Dalam Negeri, Kantor Urusan Etnis, Perayaan Etnis di Parlemen/Pekan Kesadaran Islam, Hubungan antar beragam komunitas sebagai jembatan dari Parlemen (Parlemen Selandia Baru, 7 Agustus 2008).

Pemerintah Selandia Baru menjadi pemerintah multikultural tanpa keresmian.

De Facto dalam Multikulturalisme

Permasalahan yang dihadapi Selandia Baru adalah :

Tidak pernah secara resmi mendukung multikulturalisme sebagai kebijakan atau program”

De Facto dalam multikulturalisme :

Untuk mengakomodasi secara inklusi pada institusional migran dan minoritas”

Menurut Singham (2006), Ratifikasi hak azasi manusia internasional dan legislasi domestik memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan. Pembangunan kapasitas dari Kementerian Urusan Pasifik sangat mendukung tingkat individu dan komunitas. Dalam hal ini kemunculan kembali multikulturalisme sebagai narasi nasional yang saling melengkapi.

Jejak peristiwa Multikulturalisme di Selandia Baru, meliputi :

  1. Tahun 2003 : Perspektif Etnis dalam program membantu lembaga pemerintah mengidengifikasi kesenjangan layanan pada masyarakat etnis.
  2. Tahun 2004 : Strategi Penyelesaian diluncurkan dengan tujuan menanggapi kebutuhan pemukiman para migran dan pengungsi.

Adapun visi pemerintah Selandia Baru :

Kemakmuran Selandia Baru didukung oleh masyarakat inklusif dimana integrasi lokal dan nasional dari pendatang didukung oleh respon layanan, lingkungan ramah, dan rasa hormat bersama untuk keragaman (Komisi HAM, 2007)”

Tahun 2001 di Christchurch pembukaan pusat multikultural :

“Te Whare O Nga Whetu”

Namun, ada kekeliruan misi yang berfokus pada kebutuhan lokal dan budaya antara hubungan etnokultural dan masyarakat setempat. Kemudian, ada pembentukan 10 Points New Zealand yang merupakan Program Aksi Keberagaman oleh DPR (2004) untuk perbaikan hubungan ras. 

10 Points New Zealand : 

  1. Mengembangkan jaringan orang dan organisasi untuk memajukan
    hubungan yang harmonis di Selandia Baru yang beragam dan inklusif.
  2. Membuat Situs internet (Informasi tentang komunitas yang beragam di Selandia baru).
  3. Membuat Pusat Studi dan Promosi Keanekaragaman budaya.
  4. Mendorong debat publik (HAM, perbedaan).
  5. Meninjau kurikulum sekolah (Budaya Perbedaan).
  6. Menumbuhkan keragaman di media untuk memastikan keragaman budaya.
  7. Mendukung program penyelesaian imigrasi dan pengungsi.
  8. Merayakan keberagaman melalui seni dan festival.
  9. Menyediakan forum untuk bercerita keragaman budaya.
  10. Mempromosikan dialog pertukaran antar kelompok budaya yang berbeda.

Menurut Departemen Perlindungan sosial, Inisiatif lainnya adalah Proyek Connecting Diverse Communities tahun 2007 Sebagai pendekatan pemerintah menuju inklusivitas keberagaman, promosi kohesi sosial, menghormati budaya perbedaan, dan mempererat hubungan antarbudaya dengan kelompok beragama.

Selandia Baru juga meluncurkan kurikulum pendidikan pada bulan November 2007 dengan prinsip : mengakui prinsip inti yaitu kesetaraan, menghargai keragaman budaya, merangkul inklusivitas tanpa diskriminasi,

Penanganan pemerintah dalam menangani isu-isu yang dihadapi tergantung pada : partisipasi efektif di masyarkat, akses yang adil dan setara untuk layanan sosial, dan informasi untuk masyarakat umum dari manfaat keberagaman, menampung harapan masyarakat (responsif, dan berpeluang baik dalam ekonomi dan sosial).

Selanjutnya, Pada tahun 2001 Selandia Baru membentuk Kantor Urusan Etnis dengan visi :

“Kekuatan dalam keberagaman etnis”

Menurut Pearson (2005), Relevansi multikulturalisme menarik dukungan yang berkembang di Selandia baru (Elit negara, pimpinan minoritas, dan akademisi non Maori). Sedangkan menurut Ip, Pang, dan Eaton (2007) menyebutkan bahwa pendukung multikulturalisme tidak hanya mengkritik komitmen bikultural pemerintah karena gagal memunculkan realitas multikulturalitas di Selandia Baru.

 

Pada kenyataannya Istilah “multikultural” dan “multikulturalisme” mengotori dokumen kebijakan pemerintah secara resmi. Ada hal kontras dan sering disandingkan dengan bikulturalisme yang diartikan sebagai toleransi dan penerimaan perbedaan. Namun, perbedaan dirasakan sebagai penyimpangan mayoritas, norma budaya Anglo Celtic, hal ini disebabkan kurangnya kebijakan formal dan UU pemerintah terkait konsekuensi.

NB : Budaya Anglo Celtic adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara luas berbagai budaya asli Inggris & Irlandia. Istilah ini juga mencakup diaspora yang berlokasi di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan.

Menurut Greif (1995), banyak yang tidak setuju dengan pengistimewaan multikulturalisme karena mengkhususkan promosi budaya dengan mengorbankan warisan bikultural Selandia Baru. Kemitraan bikultural dan penandatanganan traktat dengan hak jaminan kolektif maori yang menggantikan hak individu imigran tidak bisa dibatalkan di Aotearoa,Selandia Baru, dengan demikian hak bikultural Maori (penghuni asli) harus didahulukan atas hak multikultural imigran, Jika tidak, akan ada bahaya dari aspirasi para maori dengan migran, minoritas, dan penurunan status maori yang sudah sesuai sebagai : TANGATA WHENUA (Penghuni Asli).

Reduksionisme jika disebarluaskan akan tidak bertanggung jawab, menjajah, dan bertentangan dengan Perjanjian Kemitraan (Walker, 2005)”

” Bikulturalisme akan aman karena paradigma berkuasa, Multikulturalisme jika dinegosiasikan statusnya akan sah sebagai alternatif oleh pemerintah (Stuart, 2007)”

 

De Jure dalam Multikulturalisme

Tahun 1970-an, pemukim Anglo dari komunitas imajiner berkomitmen pada bikulturalisme sebagai pemerintahan resmi yang mengakui Maori dan Pakega bagian dari perbedaan namun setara, Hal ini dilalui oleh Selandia Baru yang melewati jalur pemerintahan yang panjang dan rumit.

Bikulturalisme di Selandia Baru memiliki sejarah panjang dalam sejarah : Penandatanganan Perjanjian Waitangi tahun 1840 dengan simbol kekuasaan (mahkota) dan Suku maori dengan simbolis yang fundamental, telihat pada ;

Suku Maori sebagai negara berdaulat atas hak menentukan nasib sendiri yang otonom”

Pemimpin Apirana Ngara mendorong Maori untuk menjadi beradaptasi menjadi bikultural ke pihak Barat dan menyarankan tetap menggunakan bahasa dan budaya mereka dan Erik Schwimmer sarjana dari Kanada menerbitkan buku tentang bikulturalisme di Selandia Baru. Hingga diresmikannya bikulturalisme pada tahun 1975 dan didirikannya Waitangi Tribunal (Komisi Independen penyelidikan keluhan Maori, pelibatan sengketa tanah dan penyitaan).

Bikulturalisme “Tukutuku” adalah untuk Maori. 

Sejauh mana kerangka persaingan multikulturalisme dan bikulturalisme?
Apakah hal ini berguna untuk wacana pemerintahan?

Menurut Stuart (2007), Secara teori, mereka berbeda. Ada Multikulturalisme karena pemerintahan yang umumnya berkaitan dengan penyeimbangan kesatuan dengan perbedaan integrasi migran dan minoritas melalui akonodasi institusional, sehingga logika yang mendasarinya adalah hegemonik (hal ini mendeskripsikan tentang bagaimana mempertahankan status quo), Namun jika idealisme bikulturalisme bersifat transformatif maka ada batasan sentralis dua negara yang berbagi kedaulatan.

Manurut O Sullivan (2006), Pada kenyataannya politik bikulturalisme di Selandia Baru runtuh secara transformasional dilihat dari : Maoritanga (Lunak), Moderat (peningkatan hubungan ras), Inklusif (kemitraan), dan terpisah dari kata setara, dan menentang sistem. Namun, Bikulturalisme saat ini membahas pembagian kekuasaan melalui Model penentuan nasib sendiri (Maori).

Pendirian Te Puni Kokiri sebagai kerangka kebijakan publik yang berfokus pada “positioning” yang lebih baik untuk membangun pemanfaatan sumber daya dan keterampilan kolektif Maori dengan harapan kualitas hidup dalam pembangunan program pertimbangan politik.

Pemerintahan Binasional: Kebenaran untuk Kekuasaan Reformulasi Tata Kelola (Multikulturalisme dalam Binasional) perlu Kesepakatan antara Maori dan Pendatang. 

Sepertinya itu saja intisari dalam keberagaman dan Idealisme yang tersebar di Selandia Baru dan ini perlu pembahasan mendalam dari berbagai pihak, tidak hanya sektor kebudayaan tapi menyangkut kemanusiaan dan keberlanjutan keakraban bernegara.

 

Tasikmalaya, November 2021

  • Repa Kustipia yang sedang belajar Antropologi.

Written by repakustipia on November 7th, 2021